INDONESIA

Pilih lokasi atau klik peta di bawah ini untuk mendapatkan informasi masing-masing daerah
  • Konsepsi Wilayah Pesisir

     
     

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

    Sementara perairan pesisir didefinisikan sebagai laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.


    Batas Ke Arah Darat :

    1. Ekologis : kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut dan interusi air laut.

    2. Administratif : batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km, dan seterusnya dari garis pantai).

    3. Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.

    4. Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan darat dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini memberikan dampak di kawasan pesisir.

    5. Hutan mangrove : batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove.

    6. Aktivitas sosial ekonomi wilayah pesisir: batas wilayah yang masih dipengaruhi oleh aktivitas wilayah pesisir seperti penangkapan (nelayan) dan pengolahan ikan laut (pengolah), aktivitas pertambakan air payau (petambak).

     

    Batas Ke Arah Laut :

    1. Ekologis : kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat (aliran air sungai, run off, aliran air tanah, dan lain-lain), atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen, dan lain-lain); atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (continental shelf).

    2. Administratif : 4 mil, 12 mil, dst., dari garis pantai ke arah laut.

    3. Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.

    4. Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan laut yang masih di pengaruhi oleh dampak pencemaran dan sedimentasi dari darat.

    5. Hutan mangrove : kawasan perairan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis mangrove, seperti bahan organik (detritus) yang berasal dari mangrove.

    6. Aktivitas perikanan artisanal : kawasan perairan laut yang aktivitas perikanannya masih berada dalam wilayah pemanfaatan perikanan skala kecil, seperti pancing, bubu, dan bagan tancap, serta aktivitas budidaya laut, seperti rumput laut dan keramba jaring apung.



    Secara diagramatis dalam penentuan batas wilayah pesisir adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.



    Gambar 1.1. Batasan Wilayah Pesisir
    (Sumber : Pernetta dan Milliman, 1995, dalam Dahuri, 2002)



    Dalam hal penentuan lingkup analisis potensi, pada dasarnya untuk batas wilayah pesisir ke arah laut akan tetap menggunakan kriteria ekologis, administratif dan perencanaan sesuai dengan konsepsi wilayah pesisir seperti disebutkan di atas. Sedangkan batas wilayah pesisir ke arah darat, pelingkupan wilayah analisisnya difokuskan atas dasar empat indikator atau kriteria wilayah pesisir, yaitu:

    1. Berdasarkan karakteristik wilayah yang terinstrusi air laut,

    2. Zonasi mangrove terluar di daerah hulu yang biasanya dapat dicerminkan oleh adanya keberadaan ekosistem mangrove jenis nipah (Nypa sp),

    3. Aktivitas sosial ekonomi wilayah pesisir : batas wilayah yang masih dipengaruhi oleh aktivitas wilayah pesisir seperti penangkapan (nelayan) dan pengolahan ikan laut (pengolah), aktivitas pertambakan air payau (petambak), dan sebagainya.

    4. Wilayah administrasi kecamatan pesisir, yaitu kecamatan yang wilayah administrasinya berbatasan langsung dengan wilayah laut.

     
  • Apa itu Oseanografi?

    Oseanografi terdiri dari dua kata: oceanos yang berarti laut dan graphos yang berarti gambaran atau deskripsi (bahasa Yunani). Secara sederhana oseanografi memberi gambaran atau deskripsi tentang laut. Secara detail, oseanografi dapat diartikan sebagai studi dan penjelajahan (eksplorasi) ilmiah mengenai laut dan segala fenomenanya. Laut sendiri adalah bagian cair dari bumi (hidrosfer). Planet bumi itu sendiri terdiri dari bagian padat yang disebut litosfer, bagian cair yang disebut hidrosfer dan bagian gas yang disebut atmosfer. Sementara itu bagian yang berkaitan dengan sistem ekologi seluruh makhluk hidup penghuni planet Bumi dikelompokkan ke dalam biosfer.

    Berdasarkan ensiklopedia, oseanografi dan oseanologi adalah dua hal yang sama (sinonim). Namun, dari beberapa sumber lain dikatakan bahwa ada perbedaan mendasar yang membedakan antara oseanografi dan oseanologi. Oseanologi terdiri dari dua kata (dalam bahasa Yunani) yaitu oceanos (laut) dan logos (ilmu) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang laut. Dalam arti yang lebih lengkap, oseanologi adalah studi ilmiah mengenai laut dengan cara menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan tradisional seperti fisika, kimia, matematika, dan sebagainya ke dalam segala aspek mengenai laut.

    Secara umum, oseanografi dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang ilmu utama yaitu: geologi oseanografi yang mempelajari lantai samudera atau litosfer di bawah laut; fisika oseanografi yang mempelajari masalah-masalah fisik laut seperti arus, gelombang, pasang surut dan temperatur air laut; kimia oseanografi yang mempelajari masalah-masalah kimiawi air laut dan yang terakhir biologi oseanografi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan flora dan fauna di laut.

    Studi menyeluruh (komprehensif) mengenai laut dimulai pertama kali dengan dilakukannya ekspedisi Challenger (1872-1876) yang dipimpin oleh naturalis bernama C.W. Thomson (berkebangsaan Skotlandia) dan John Murray (berkebangsaan Kanada). Istilah Oseanografi sendiri digunakan oleh mereka dalam laporan yang diedit oleh Murray. Murray selanjutnya menjadi pemimpin dalam studi mengenai sedimen laut. Keberhasilan dari ekspedisi Challenger dan pentingnya ilmu pengetahuan tentang laut dalam perkapalan/perhubungan laut, perikanan, kabel laut dan studi mengenai iklim akhirnya membawa banyak negara untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Organisasi oseanografi internasional pertama adalah The International Council for the Exploration of the Sea (1901).

    Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga penelitian dan perguruan-perguruan tinggi dalam bidang kelautan. Salah satu lembaga penelitian kelautan yang tertua di Indonesia adalah Lembaga Oseanologi Nasional, yang berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (disingkat menjadi LON-LIPI) yang kini telah berubah namanya menjadi Pusat Penelitian Oseanografi. Cikal bakal dari lembaga penelitian ini dulu bernama Zoologish Museum en Laboratorium te Buitenzorg yang didirikan pada tahun 1905.

     
  • Topografi dan Geomorfologi

    Topografi wilayah pesisir Indonesia bervariasi mulai dari bukit terjal berbatu hingga kawasan dataran rendah yang landai.  Pergerakan naik turunnya daratan akibat proses-proses geologi (endogen maupun eksogen) secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi muka pantai, posisi garis pantai dan wilayah pesisir secara lebih luas.   Perubahan pantai sangat dipengaruhi aktivitas yang terjadi didaratan, laut dan aktivitas dipantai itu sendiri.  Iklim, Tingkat erosi, jenis batuan, luasannya DAS dan penggunaan lahan mempengaruhi pula kondisi topografi wilayah pesisir.

    Tipe Pantai

    Pantai (beach) adalah zona yang tersusun oleh sedimen lepas, terbentang mulai dari batas dimana air laut tertinggi mencapai daratan akibat gelombang hingga batas surut terendah air laut atau kearah laut pada suatu batas dimana gelombang laut mulai dapat menyentuh.mengangkut sedimen.Paramater lingkungan yang mempengaruhi pantai

    Pasang surut & muka laut

    Gelombang

    Arus di pantai

    Suhu dan salinitas

    Angin

    Konfigurasi atau bentuk garis pantai (shoreline) disebabkan oleh adanya pasokan (supply) atau pengikisan/erosi sedimen pantai akibat dinamika laut. Beberapa bentuk garis pantai yaitu:

    Morfologi garis pantai beraturan, terbentuk akibat adanya sirkulasi arus gelembur pantai (ripple currents) yang berasosiasi dengan arus sejajar pantai (Longshore currents) dan membentuk morfologi garis pantai baru.

    Morfologi garis pantai, terbentuk akibat adanya pembiasan/refraksi mengikuti pola bentuk garis pantai asalnya.  Contoh morfologi pantai kantong pasir (sand-pocket beaches)

    Morfologi pantai terpisah, terbentuk akibat adanya arus sejajar pantai yang mengangkut sedimen, kemudian diendapkan membentuk morfologi garis pantai baru yang berbeda dari morfologi pantai asalnya.  Misalnya splits, tombolo, barier, dan cuspates.

    Berdasarkan morfologinya pantai dapat dibagi kedalam jenis pantai lurus-memanjang (long straight beaches), pantai teluk (embayed beaches), pantai terpisah-pisah/pantai kantong pasir (Pocket/sandy pocket beaches).  

    Berdasarkan kelerengannya, terdapat pantai tebing (Cliff)  dan pantai datar (shore platform).

    Sedangkan berdasarkan tekstur pantai dapat pula dikelompokkan ke dalam jenis pantai berkerikil (gravelly beaches), pantai berpasir (sandy beaches), pantai berkerikil pasir (mixed sand-gravel beaches).

    Tipe pantai di Indonesia antara lain terdiri dari Pantai Berbatu terjal (Cliff) seperti terdapat di Uluwatu Bali;  Pantai Pasir putih seperti terdapat dikawasan timur Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara; Pantai berbatu ditemui di selatan Jawa; Pantai Berlumpur di pantai utara Jawa, Pantai timur Sumatera, dll.   Perbedaan tipe pantai menyebabkan perbedaan pula terhadap pola pemanfaatannya.  Pada pantai pasir putih, aktivitas yang dominan adalah kegiatan pariwisata, Sedangkan pada tipe pantai berlumpur akivitas budidaya tambak mendominasi kawasan ini.

    Sumber Daya Air Tawar

    Sumberdaya air tawar berupa air permukaan (Sungai, Rawa, Danau), sedangkan air resepan akan membentuk cadangan air pada lapisan batuan pembawa air atau akuifer yang dikenal sebagai air tanah dangkal dan dalam. Sumberdaya air tawar ini dapat menjadi faktor pembatas aktivitas di wilayah pesisir terutama untuk pariwisata, industri  dan permukiman

    Sumberdaya mineral, minyak dan gas

    Wilayah pesisir juga berpotensi sebagai wilayah pertambangan dengan jenis mineral logam, batubara, bahan galian industri seperti pasir kuarsa, zeolit, batu apung, pasir besi dll; dan bahan galian kontruksi seperti pasir, kerakal marmer dll.  Sedangkan sumberdaya migas banyak terdapat cekungan minyak di wilayah pesisir dan lepas pantai.

    Tabel  Lokasi Sumberdaya MIGAS di wilayah pesisir dan laut Indonesia

    WilayahLokasiPengelola/KSO
    Sumatera Pantai Timur Aceh Exxon Mobil Indonesia
      Pantai Barat Sumatera – Nias CALTEX, Pertamina
      Riau CALTEX, Pertamina
      Laut Natuna Premier, Caltex, Conoco, Total, Lasmo, Marathon, ESSO, GFB, Cylde Pet
      Jambi Cue Energy, W. Akar Pet, Talisman, Asamera, Saga, Santa Fe
      Sumatera Selatan Pertamina. Asamera, Exspan,
    Jawa Teluk Jakarta Maxus
      Pantura Jawa Barat Arco,
      Karimun Jawa Shell
      Tuban Santa Fe
      Madura ExxonMobil, Premier Oil, Kodeco
      P. Kangean Maxus, Arco, BP,
    Kalimantan Kalimantan Selatan Santa Fe
      Muara Badak Kalimantan Timur Total, Unocal, Lasmo,
      Tarakan Total, Exspan, Shell
    Sulawesi Sidrap Energy Equity
      Mamuju CALTEX
    Maluku Papua Halmahera Selatan Premier Oil
      P. Seram Canadian Pet.
      Kep. Kai Union Texas
      Kepala Burung Papua Arco, BP, Santa Fe,  Exxon Mobiloil

    Sumber: Ditjen Migas, Deptamben RI. 1998

     
  • Daerah Aliran Sungai

    Keberadaan DAS sangat mempengaruhi pola pengelolaan wilayah pesisir. Beragam material dapat dibawa oleh sistem DAS dari wilayah hulu ke wilayah pesisir.  Bawaan material berupa Lumpur/sedimen dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah pertanian di wilayah pesisir.

    Meskipun demikian, sedimentasi yang terjadi diwilayah pesisir, banyak menimbulkan permasalahan seperti perubahan bentuk pantai, pendangkalan muara sungai, terjadinya tanah timbul yang berpotensi munculnya konflik pemilikan lahan, tertutupnya kawasan laguna seperti di Segara Anakan Cilacap, kematian terumbu karang dan gangguan bagi aktivitas budidaya air payau. Banjir dapat terjadi di wilayah pesisir akibat pedangkalan ini.

  • Gelombang

    Gelombang Pasang Laut

    Baru bernapas lega beberapa bulan tanpa bencana yang menyesakkan, Kamis (17/5), secara mendadak diterima laporan mengenai sapuan gelombang laut yang amat tinggi. Sebagian bahkan menjulur bagai tangan-tangan malaikat merengkuh jauh ke daratan. Ratusan rumah rusak, sebagian tergenang sehingga tak dapat ditempati. Sebagian jalan tergerus, pohon bakau hanyut tanpa sempat tumbuh besar.

    Apa penyebabnya? Sebagian khawatir akan muncul tsunami, padahal jelas-jelas tak terjadi gempa bumi. Sebagian mengatakan hal itu akibat gaya tarik yang amat kuat dari perpaduan Bulan dan Matahari yang terletak segaris. Ada lagi yang mengatakan penyebabnya adalah Gelombang Kelvin.

    Kata sepakat akhirnya tercapai. Ada tiga faktor alam yang saling memengaruhi dan menguatkan ketika pekan lalu—sekitar sepekan ini—terjadi kenaikan tinggi muka laut nyaris di semua pantai yang terbuka ke arah barat dan ke selatan. Kenaikan terjadi di sepanjang pantai mulai dari Aceh, sepanjang pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, sampai dengan Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Flores di Nusa Tenggara Timur.

    Puncak ketinggian gelombang terjadi pada 17 Mei dan 18 Mei 2007. Puluhan ribu nelayan dan warga pesisir menanggung rugi. Ratusan rumah rusak, sebagian tewas akibat diseret gelombang atau kecelakaan ikutan lainnya.

    Ketiga faktor yang melahirkan fenomena tersebut adalah terjadinya swell dari Samudra Hindia sebelah barat Australia, seperti diungkapkan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Gelombang Kelvin yang menjalar dari Samudra Hindia di sekitar 65 derajat bujur timur, serta posisi Bumi, Bulan, Matahari yang berada pada satu garis.

    Swell merupakan gelombang permukaan laut yang panjang (alun). Sifat alun ini cukup stabil dan arah perambatannya lebih konstan dibandingkan dengan gelombang permukaan biasa. Swell muncul akibat adanya tekanan tinggi yang berlangsung terus-menerus dan ada angin yang stabil.

    Secara umum, gelombang adalah gangguan yang menjalar sesuai waktu dan ruang dengan membawa energi. Demikian pula gelombang permukaan laut. Gelombang permukaan laut menjalar sesuai waktu dan ruang. Jika energi gelombang itu habis, gelombang itu pun mati, habis.

    Melaju konstan

    Sepekan sebelumnya, juga muncul swell dari arah Cape Town, Afrika Selatan, yang melaju secara konstan ke arah timur laut hingga jarak 4.000 kilometer dan berlangsung selama tiga hari sebelum energinya hilang.

    Dari pengamatan dengan menggunakan Bouy TRITON, tampak pola gerak massa air laut bersuhu tinggi yang dibawa Gelombang Kelvin hingga ke timur ke Selat Lombok.

    Gelombang Kelvin ekuator merupakan gelombang yang selalu muncul pada masa transisi musim, bisa empat kali terjadi, tetapi biasanya muncul terkuat pada bulan Mei-Juni. Gelombang Kelvin juga memiliki ukuran yang panjang. Gelombang ini memiliki karakteristik menjalar sepanjang ekuator dan, jika berbelok ke belahan bumi utara, gelombang ini menjalar di sebelah kiri daratan. Jika gelombang ini membelok di belahan bumi selatan, akan menjalar menyusur pantai dengan daratan di sebelah kiri. Karakteristik lain dari Gelombang Kelvin adalah bahwa amplitudo gelombang tersebut biasanya terdapat di pantai.

    Gelombang Kelvin memiliki periode 30-90 hari. Periode gelombang adalah waktu penjalaran satu siklus gelombang. Panjang Gelombang Kelvin, menurut ahli kelautan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Fadli Syamsuddin, bisa mencapai 5.000 kilometer (satu siklus Gelombang Kelvin bisa mulai dari ujung utara Pulau Sumatera dan berakhir di sekitar Palembang).

    Faktor ketiga adalah adanya gaya tarik terhadap Bumi yang muncul akibat posisi Matahari, Bumi, Bulan berada dalam satu garis. Gaya tarik akibat interaksi Bumi dengan Bulan dan Matahari itu menyebabkan munculnya gaya pasang surut yang menyebabkan air laut naik (pasang) lebih tinggi. Ketinggian pasang laut normalnya sekitar 2 meter, tetapi ketika itu muka laut naik hingga 3-4 meter.

    Posisi segaris Matahari, Bumi, Bulan ini, menurut Parluhutan Manurung dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), merupakan peristiwa siklis dengan periode sekitar 18,6 tahun. Posisi Bumi, Bulan, Matahari terus bergeser sehingga pengaruh gaya tarik tersebut berangsur berkurang dalam dua-tiga hari.

    Saling menguatkan

    Ketiga faktor itu semuanya membawa energi gelombang yang lebih besar sehingga amplitudo masing-masing gelombang laut itu memang lebih besar dari biasa. Pada kurun waktu tersebut, ketiga gelombang dengan amplitudo yang besar itu semuanya bertemu. Karena periode gelombang ketiganya tidak sama, ada masa terjadi penguatan satu sama lain walau terkadang juga bisa terjadi secara bersamaan kehilangan energi.

    Karena swell dan Gelombang Kelvin bersifat regional dan masing-masing memiliki karakteristik stabil dan energinya bisa bertahan lebih lama, peristiwa kenaikan muka air laut di sepanjang pantai di Indonesia bisa bertahan beberapa hari. Penjelasan baru muncul ketika semua data telah terbaca. Jika data-data kelautan dan udara lokal serta regional itu bisa dibaca dan dianalisa bersama, kerugian materi dan nonmateri mungkin bisa ditekan. Persoalan cuaca dan iklim adalah "milik bersama" karena sistem udara dan laut adalah sistem yang terbuka dan saling berinteraksi dengan cara yang amat kompleks.

    Kompas 23 Mei 2007



    Gelombang Alun Dapat Diprediksi 

    Pada 17 Mei lalu, masyarakat pesisir barat Sumatera dan selatan Jawa dikejutkan oleh terjangan gelombang sangat besar hingga mengakibatkan para nelayan tidak dapat melaut dan ratusan rumah mereka roboh.

    Bencana ini sesungguhnya bisa dicegah dengan mengembangkan sistem peringatan dini gelombang pasang atau alun.

    Komentar pakar kelautan bermunculan dari beberapa instansi, baik di media cetak maupun televisi. Ada yang berpendapat bahwa fenomena ini akibat terbentuknya Gelombang Kelvin, ahli lain mengatakan akibat posisi Bumi dan Bulan berada dalam jarak terdekat (tunggang pasang tinggi), ada lagi yang menghubungkannya dengan pemanasan global.

    Dari beberapa rekaman video yang ditayangkan di televisi, kami berkeyakinan bahwa fenomena ini adalah akibat kombinasi pasang surut yang tinggi dan gelombang panjang yang dikenal dengan Swell. Hal ini diperkuat dengan simulasi komputer pasang surut yang kami lakukan untuk beberapa lokasi.

    Pada hasil simulasi itu jelas sekali terlihat bahwa saat bencana terjadi, laut berada dalam tunggang pasang surut yang tertinggi yang dikenal sebagai Spring Tide. Tetapi, seandainya ada anomali dalam pasang surut, kenapa hanya di beberapa tempat di Pulau Jawa? Irian yang dikenal sebagai daerah dengan tunggang pasang surut yang tinggi tidak bermasalah. Kesimpulannya adalah tidak ada yang spesial dengan pasang surut.

    Dari daerah yang terkena bencana, kita bisa melihat bahwa gelombang ini dipastikan datang dari Samudra Hindia. Tidak seperti lautan lainnya (Pasifik dan Atlantik), Samudra Hindia mempunyai karakteristik unik yang dikenal dengan Monsun. Antara Mei dan Oktober, angin di Samudra Hindia umumnya bertiup dari barat daya, artinya angin bertiup ke arah Indonesia.

    Lewat penelusuran pada sumber terkait di internet, penulis dikejutkan oleh kenyataan bahwa ancaman terjangan gelombang alun tersebut ternyata telah diprediksi oleh European Space Agency (ESA). Berita itu sudah diterbitkan ESA pada 16 Mei 2007.

    Dari data satelit yang mereka deteksi, rambatan Swell di Lautan India sudah menghadang France’s Reunion Island dan menuju ke perairan Indonesia seperti diperlihatkan dalam gambar.

    Dari kenyataan ini timbul pertanyaan, mengapa pemerintah tidak menanggapi berita ini dan meneruskannya kepada masyarakat? Ini mengingat bahwa jelas sekali kita punya cukup waktu untuk bersiap-siap menghadapi Swell yang berbahaya ini.

    Jarak antara sumber gelombang dan Indonesia sekitar 8.000 kilometer. Dengan perhitungan kasar, menggunakan rumus sederhana cepat rambat gelombang panjang, c = V (gravitasi*kedalaman).

    Dengan asumsi kedalaman rata-rata 1.000 meter, kita sudah bisa memperkirakan bahwa gelombang ini baru akan sampai ke Indonesia dalam waktu sekitar 24 jam. Kita masih mempunyai banyak waktu karena sumber gelombang jauh dari Indonesia. Jelas sekali, masyarakat pesisir bisa diselamatkan.

    Gelombang alun

    Istilah "gelombang pasang" untuk fenomena ini bagi penulis agak membingungkan. Apakah bencana ini hanya muncul dalam kondisi pasang yang tinggi? Jawabannya jelas belum tentu. Yang kita hadapi adalah Swell.

    Memang, pada saat air pasang, posisi gelombang pecah akan lebih dekat dengan garis pantai. Swell yang tinggi tetap berbahaya walaupun air laut tidak berada dalam saat pasang tertinggi. Gelombang pasang adalah penamaan yang keliru. Mungkin istilah "alun" yang dikenal luas oleh masyarakat pantai lebih tepat untuk Swell.

    Ahli teknik pantai membagi gelombang dalam dua tipe, Seas dan Swell. Seas adalah gelombang pendek pada periode rendah, masih dalam pembentukan yang dipengaruhi oleh angin.

    Swell adalah gelombang yang sudah berada jauh dari daerah pembentukannya. Sedangkan Swell merupakan gelombang panjang, mempunyai periode yang tinggi, oleh karena itu gelombang ini sulit teredam. Swell bisa merambat sampai ribuan kilometer. Periodanya biasanya lebih besar dari 10 detik.

    Peringatan dini bahaya Swell

    Penulis berpendapat bahwa peringatan dini untuk melindungi masyarakat pesisir Indonesia dari bahaya tsunami bukan pekerjaan yang mudah karena sumber gelombang tsunami berada di perairan kita. Tetapi, untuk Swell, mestinya sistem peringatan dini akan lebih efektif dan jelas sangat bermanfaat karena sumbernya jauh dari perairan Indonesia.

    Gelombang Swell yang tinggi dan berbahaya tidak terbentuk di perairan Indonesia karena kecepatan angin di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan daerah subtropis. Oleh karena itu, kita di Indonesia mempunyai waktu yang cukup memadai untuk persiapan menghadapi bahaya Swell.

    Walaupun Swell tidak mematikan seperti yang kita kenal dari gelombang tsunami yang menerjang pantai dalam hitungan menit, sudah saatnya pemerintah melakukan beberapa kebijaksanaan untuk mengurangi kerusakan akibat Swell.

    Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kerja sama dengan beberapa badan terkait di luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai pembentukan Swell.

    Membangun sistem peringatan dini bahaya Swell, yang dilengkapi dengan software model rambatan gelombang panjang untuk memperkirakan daerah bencana yang lebih rinci dan membangun GIS Database masyarakat pesisir yang sudah terintegrasi dengan model rambatan gelombang.

    Muslim Muin dan Andojo Wurjanto Peneliti Program Studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung

    Kompas 23 Mei 2007 by Muslim Muin dan Andojo Wurjanto

  • Ekosistem Hutan Mangrove

    Keberadaan Hutan mangrove menjadi sesuatu yang penting, manakala berbagai kerusakan ekosistem pesisir terjadi di wilayah Indonesia.  Ketiadaan Hutan mangrove di sekitar garis pantai menyebabkan terjadinya abrasi hingga puluhan meter ke arah darat seperti yang terjadi di pantai utara Indramayu Jawa Barat.   Salah satu fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai kini menjadi misi bagi program-program rehabilitasi hutan mangrove.  Sesungguhnya peranan hutan mangrove tidak hanya sebagai pelindung pantai, tetapi juga sebagai pensuplai bahan organik bagi lingkungan perairan, sehingga hutan mangrove menjadi daerah asuhan (nursery ground) dan daerah pemijahan (spawning ground) beberapa biota perairan seperti udang, ikan dan kerang. Peran lainnya adalah sebagai objek ekowisata seperti terdapat di Segara Anakan Cilacap, dan Benoa Bali.

    Untuk menunjang pertumbuhannya, mangrove memerlukan kriteria biofisik yaitu:

    1. Jenis tanah berlumpur, berlempung atau berpasir

    2. Arealnya tergenang air laut secara berkala

    3. Memiliki suplai air tawar

    4. Terlindung dari gempuran ombak besar dan arus yang kuat

    Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove seringkali juga disebut hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau.  Akan tetapi, istilah bakau sebenarnya hanya merupakan nama dari salah satu jenis tumbuhan yang menyusun hutan mangrove, yaitu jenis Rhizopora spp.  Oleh karena itu, hutan mangrove sudah ditetapkan sebagai nama baku untuk mangrove forest.

    Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang termasuk tertinggi di dunia, seluruhnya tercatat 89 jenis; 35 jenis berupa pohon, dan selebihnya berupa terna (5 jenis), perdu (9 jenis), liana (9 jenis), epifit (29 jenis) dan parasit (2 jenis). (Nontji, 1987).  Beberapa jenis pohon mangrove yang umum dijumpai di wilayah pesisir Indonesia adalah bakau (Rhizopora spp), Api-api (Avicennia spp), Pedada (Sonneratia spp), Tanjang (Bruguiera spp), Nyirih (Xylocarpus spp), Tengar (Ceriops spp) dan Buta-buta (Exoecaria spp).

    Fungsi Ekologi Hutan Mangrove

    Dilihat dari aspek ekosistem perairan, hutan mangrove mempunyai arti yang penting karena memiliki fungsi ekologis, baik ditinjau dari aspek fisika, dan kimia.  Fungsi ekologis hutan mangrove ditinjau dari aspek fisika adalah :

    1. Terjadinya mekanisme hubungan antara komponen-komponen dalam ekosistem mangrove serta hubungan antara ekosistem mangrove dengan jenis-jenis ekosistem lainnya seperti padang lamun, dan terumbu karang. 

    2. Hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai.  Bentuk perakaran mangrove yang kokoh dengan bentuknya seperti akar papan pada species Ceriops spp; akar cakar ayam pada species Avicennia spp, Sonneratia spp dan xylocarpus spp; akar tunjang pada species Rhizophora spp; dan akar lutut pada species Brugueria spp memiliki kemampuan untuk meredam pengaruh gelombang, menahan lumpur dan melindungi pantai dari erosi, gelombang pasang dan angin taufan.

    3. Sebagai pengendali banjir.  Hutan mangrove yang banyak tumbuh di daerah estuaria juga dapat berfungsi untuk mengurangi bencana banjir. 

    Jika dilihat dari aspek kimia, maka hutan mangrove dengan kemampuannya malakukan proses kimia dan pemulihan (self purification) memiliki beberapa fungsi, yaitu :

    1. Hutan mangrove dapat berfungsi sebagai penyerap bahan pencemar (pollutant).

    2. Pensuplai bahan organis bagi lingkungan perairan.  Didalam ekosistem hutan mangrove terjadi mekanisme hubungan memberikan sumbangan berupa bahan organik bagi perairan sekitarnya.  Daun mangrove yang gugur melalui proses penguraian oleh mikroorganisme diuraikan menjadi partikel-partikel detritus, partikel- partikel detritus ini menjadi sumber makanan bagi berbagai macam hewan laut.  Selain itu, bahan organik terlarut yang dihasilkan dari proses penguraian (dekomposisi) di hutan mangrove juga memasuki lingkungan perairan pesisir yang dihuni oleh berbagai macam filter feeder (organisme yang cara makannya dengan menyaring air) lautan dan estuari serta berbagai macam hewan pemakan hewan dasar (Snedaker et al., 1985).

    Sedangkan dari aspek biologis hutan mangrove sangat penting untuk tetap menjaga kestabilan produktivitas dan ketersdiaan sumberdaya hayati wilayah pesisir.  Hal ini mengingat karena hutan mangrove juga merupakan daerah asuhan (nursery ground) dan pemijahan (spawning ground) beberapa hewan perairan seperti udang, ikan dan kerang-kerangan.

    Beberapa fungsi ekologis oleh hutan mangrove memang sangat ditunjang oleh karekteristik hutan mangrove itu sendiri seperti yang telah diuraikan diatas.  Mementingkan fungsi ekologis bukan berarti meniadakan fungsi fungsi ekonomis yang dimiliki oleh hutan mangrove, tetapi bagaimana menempatkan kepentingan ekonomis tidak merusak fungsi-fungsi ekologis hutan mangrove.

    Fungsi Ekonomi Hutan Mangrove

    Menurut Saenger et al.(1983), lebih dari 70 macam kegunaan pohon mangrove bagi kepentingan umat manusia  telah  diidentifikasi, baik produk langsung (Tabel ) seperti: bahan bakar, bahan bangunan, alat penangkap ikan, pupuk pertanian, bahan baku kertas, makanan, obat-obatan, minuman, dan tekstil maupun produk tidak langsung (Tabel) seperti: tempat rekreasi, dan bahan makanan.  Lebih jauh, Hamilton dan Snedaker (1994) mencatat sekitar 58 produk langsung dan tidak langsung dari mangrove berupa kayu bakar, bahan bangunan, alat dan teknik penangkapan ikan, pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, obat-obatan, minuman, peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil dan kulit, madu, lilin, dan tempat rekreasi.

     

    Tabel 1. Produk Langsung dari Ekosistem Mangrove

    KegunaanProduk
    Bahan Bakar Kayu bakar untuk masak
    Kayu bakar untuk memanggang ikan
    Kayu bakar untuk memanaskan lembaran karet
    Kayu bakar untuk membakar batu bata
    Arang
    Alkohol
    Kegunaan Produk
    Konstruksi Kayu untuk tangga
    Kayu untuk konstruksi berat (contoh : jembatan)
    Kayu penjepit jalan kereta api
    Tiang penyangga terowongan pertambangan
    Tiang pancang geladak
    Tiang dan galah untuk bangunan
    Bahan untuk lantai, papan bingkai
    Material untuk membuat kapal
    Pagar
    Pipa air
    Serpihan kayu,
    lem
    Memancing Pancing untuk menangkap ikan
    Pelampung pancing
    Racun ikan
    Bahan untuk pemeliharaan jaring
    Tempat berlindung untuk ikan-ikan unik
    Pertanian Makanan ternak
    Pupuk hijau
       
    Produksi Kertas
    Makanan,Minuman dan Obat-
    Obatan
    Berbagai jenis kertas
    Gula
    Alkohol
    Minyak goreng, Cuka
    Pengganti teh
    Minuman fermentasi
    Pelapis permukaan
    Rempah-rempah dari kulit kayu
    Daging dari propagules
    Sayur-sayuran, buah, atau daun dari propagules
    Pembalut rokok
    Bahan obat-obatan dari kulit, daun dan buahnya
    Peralatan Rumah Tangga Perabot
    Perekat
    Minyak rambut
    Peralatan tangan
    Penembuk padi
    Mainan
    Batang korek api
    Kemenyan
    Produksi Tekstil dan Kulit Serat sintetik
    Bahan pencelup pakaian
    Bahan untuk penyamakan kulit
    Lain-lain Pengepakan kotak

    Sumber : Saenget et al (1983)

    Tabel 2. Produk Tidak Langsung Dari Ekosistem Mangrove

    SumberProduk
    Ikan Blodok (beberapa jenis) Makanan
    Pupuk
    Krustasea (udang dan kepiting) Makanan
    Moluska (kerang, remis, tiram) Makanan
    Lebah Madu
    Lilin
    Burung Makanan
    Bulu
    Rekreasi (mengamati dan berburu)
    Reptil Kulit
    Makanan
    Rekreasi
    Fauna lainnya (contoh: amphibi, dan Serangga) Makanan
    Rekreasi

    Sumber : Saenget et al (1983)

     

    Pada dekade terakhir ini pemanfaatan hutan mangrove terus meningkat, bukan saja dari pemanfaatan lahannya tetapi juga dari segi pemanfaatan  secara tradisional (skala kecil), dan pemanfaatan secara komersial (skala besar). Hampir sebagian besar masyarakat pesisir di  tanah air lebih banyak menggunakan hutan dalam skala tradisional, misalnya penggunakan hutan mangrove sebagai kayu bakar, arang, pagar, tiang-tiang pancang dan alat penangkapan ikan; pemungutan hasil-hasil perikanan seperti udang, kepiting, ikan dan satwa lainnya yang terdapat di dalam kawasan hutan mangrove; dan penggunaan mangrove untuk penyamakan kulit dan pengawetan jaring (alat tangkap).

    Pemanfaatan hutan mangrove untuk  skala komersial (skala besar) adalah untuk menghasilkan kayu, chips dan arang; konversi hutan mangrove untuk kawasan pertanian, pertambakan, pemukiman, ladang garam dan daerah transmigrasi; dan pemanfaatan hutan mangrove untuk beberapa jenis obat-obatan.   Kayu dari hutan mangrove dari Sumatera dan Kalimantan telah banyak diekspor ke Jepang dan  Taiwan.  Arang dari Riau dan Aceh terutama diekspor ke Singapura, Malaysia dan Hongkong.  Sedangkan Chips dari Kalimatan Timur dan Riau di Ekspor ke Jepang (Soemodihardja dan Soerianegara, 1989).
    Potensi lain dari hutan mangrove yang belum dikembangkan secara optimal, adalah sebagai kawasan wisata alam (ecotourism). Beberapa lokasi hutan mangrove yang dijadikan kawasan wisata alam adalah Segara Anakan di Cilacap Jawa Tengah dan di Benoa Bali.  Padahal di negara lain, seperti Malaysia dan Australia, kegiatan ekoturisme di kawasan hutan mangrove sudah berkembang lama dan menguntungkan. Indonesia memiliki lebih banyak hutan mangrove dibandingkan dengan negara lain.  Hutan-hutan ini dapat menempati bantaran sungai-sungai besar hingga 100 km masuk ke pedalaman seperti yang dijumpai di sepanjang Sungai Mahakam dan Sungai Musi.

    Dari segenap manfaat langsung maupun tidak langsung dari ekosistem hutan mangrove seperti yang telah diuraikan di atas, maka nilai ekonomi total (Total Economic Value) hutan mangrove di beberapa lokasi di Indonesia telah berhasil diestimasi yaitu berkisar antara Rp. 1.333.000/ha sampai dengan Rp. 66.240.000/ha seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

    Tabel 3. Total Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove di Indonesia

    NoLokasiLuas (ha)Nilai (Rp/ha)Sumber
    1 Pulau Madura 2.088 54.940.000 Dahuri (1995)
    2 Pemalang 210 66.240.000 Dahuri (1995)
    3 Subang 5.328,60 6.928.000 Fakhrudin (1996)
    4 Teluk Bintuni 300.000 1.333.000 Ruitenbeek (1991)
  • Terumbu Karang

    Terumbu karang adalah karang yang terbentuk dari kalsium karbonat koloni kerang laut yang bernama polip yang bersimbiosis dengan organisme miskroskopis yang bernama zooxanthellae. Terumbu karang bisa dikatakan sebagai hutan tropis ekosistem laut. Ekosistem ini terdapat di laut dangkal yang hangat dan bersih dan merupakan ekosistem yang sangat penting dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Biasanya tumbuh di dekat pantai di daerah tropis dengan temperatur sekitar 21-30C. Beberapa tempat tumbuhnya terumbu karang adalah pantai timur Afrika, pantai selatan India, Laut Merah, lepas pantai timur laut dan baratl laut Australia hingga ke Polynesia. Terumbu karang juga terdapat di pantai Florida, Karibia dan Brasil. Terumbu karangterbesar adalah Great Barier Reef di lepas pantai timur laut Australis dengan panjang sekitar 2000 km. Terumbu karang merupakan sumber makanan dan obat-obatan dan melindungi pantai dari erosi akibat gelombang laut.

    Terumbu karang memberikan perlindungan bagi hewan-hewan dalam habitatnya termasuk sponge, ikan (kerapu, hiu karang, clown fish, belut laut, dll), ubur-ubur, bintang laut, udang-udangan, kura-kura, ular laut, siput laut, cumi-cumi atau gurita, termasuk juga burung-burung laut yang sumber makanannya berada di sekitar ekosistem terumbu karang.

    Ada dua jenis terumbu karang yaitu terumbu karang keras (hard coral) dan terumbu karang lunak (soft coral). Terumbu karang keras (seperti brain coral dan elkhorn coral) merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Terumbu karang lunak (seperti sea fingers dan sea whips) tidak membentuk karang. Terdapat beberapa tipe terumbu karang yaitu terumbu karang yang tumbuh di sepanjang pantai di continental shelf yang biasa disebut sebagai fringing reef, terumbu karang yang tumbuh sejajar pantai tapi agak lebih jauh ke luar (biasanya dipisahkan oleh sebuah laguna) yang biasa disebut sebagai barrier reef dan terumbu karang yang menyerupai cincin di sekitar pulau vulkanik yang disebut coral atoll.

    Terumbu karang ditemukan di sekitar 100 negara dan merupakan rumah tinggal bagi 25% habitat laut. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat rentan di dunia. Dalam beberapa dekade terakhir sekitar 35 juta hektar terumbu karang di 93 negara mengalami kerusakan. Ketika terumbu karang mengalami stres akibat temperatur air laut yang meningkat, sinar ultraviolet dan perubahan lingkungan lainnya, maka ia akan kehilangan sel alga simbiotiknya. Akibatnya warnanya akan berubah menjadi putih dan jika tingkat ke-stres-annya sangat tinggi dapat menyebabkan terumbu karang tersebut mati.

    Jika laju kerusakan terumbu karang tidak menurun, maka diperkirakan pada beberapa dekade ke depan sekitar 70% terumbu karang dunia akan mengalami kehancuran. Kenaikan temperatur air laut sebesar 1 hingga 2C dapat menyebabkan terumbu karang menjadi stres dan menghilangkan organisme miskroskopis yang bernama zooxanthellae yang merupakan pewarna jaringan dan penyedia nutrient-nutrien dasar. Jika zooxanthellae tidak kembali, maka terumbu karang tersebut akan mati.

    Kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang

    Secara umum penyebab kerusakan terhadap terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia (anthropogenic causes) dan permasalahan yang disebabkan oleh alam (natural causes).

    Kerusakan Akibat Manusia

    Apabila dikelompokkan dari berbagi kegiatan manusia yang berakibat kerusakan ekosistem terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung dibagi menjadi empat, yaitu :

    1) Penambangan dan pengambilan karang. Penambangan dan pengambilan karang merupakan kegiatan merusak terumbu karang yang banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir pada umumnya. Penyebab utama penambangan karang adalah tidak tersedianya bahan bangunan, terutama batu pada suatu daerah, sehingga alternatif termudah adalah mengambil dari terumbu karang. Jenis yang umum diambil adalah karang batu (stony coral; Porites spp) dan tidak jarang karang yang diambil tersebut masih hidup. Karang yang diambil dipergunakan untuk membuat bangunan/rumah, jalan, lapangan bola, (banyak kasus di Maluku, Kalimantan Timur). Di Sulawesi Selatan, ribuan meter kubik karang batu dan sebagian besar merupakan karang hidup dipakai untuk membuat tanggul-tanggul tambak yang diambil dari terumbu karang pada bagian depan tambak. Di Lombok (Mataram), karang yang ditambang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kapur. Pada daerah-daerah yang tidak memiliki bahan galian seperti batu yang dapat dipakai dalam pembuatan bangunan atau untuk memperoleh bahan-bahan bangunan tersebut sangat jauh, maka penambangan karang merupakan alternatif yang terbaik dan termudah yang dapat dilakukan, walaupun banyak sekali masyarakat yang sadar bahwa kegiatan mereka dapat merusak ekosistim terumbu karang.

    2) Penangkapan Ikan dengan Alat dan bahan yang Merusak. Kasus kerusakan terumbu karang akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang merusak banyak terjadi di hampir periaran Indonesia. Kegiatan tersebut antara lain : penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, muroami, bubu, jangkar, tokang dan aktivitas penancangan tiang budidaya rumput laut. Penggunaan bahan peledak dalam usaha penangkapan ikan ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan karena kegiatan ini dianggap oleh sebagian masyarakaat sangat efektif dan tidak tergantung pada musim. Salah satu alasan masyarakat melakukan kegiatan tersebut adalah karena kegiatan tersebut dapat dilakukan setiap saat dengan mudahnya dan hasil yang diperoleh relatif besar. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini relatif lebih singkat dibandingkan dengan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan lainnya seperti jaring, pancing dn sebagainya. Pada umumnya kegiatan pengeboman dilakukan di tempat-tempat yang ikannya relatif banyak, seperti di taket-taket (patch reef) yaitu suatu tempat dimana terdapat banyak terumbu karang. Ledakan yang ditimbulkan oleh pengeboman inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring muroami biasanya dilakukan di perairan kawasan Barat Indonesia. Jaring Muroami merupakan suatu teknik penangkapan ikan yang dilakukan secara berkelompok (melibatkan 30-35 orang) dengan menggunakan jaring khusus yang disebut muroami, biasanya menggunakan perahu sebanyak tiga buah. Kasus pemasangan bubu banyak terjadi Kawasan Indonesai bagian Timur terutama di P. Ambon dan Pulau-pulau sekitarnya. Di daerah tersebut bubu yang terbuat dari Bambu, biasanya dipasang di tubir pada tempat-tempat yang diduga sebagai jalur lalu lintasnya ikan. Pada alat tangkap bubu diikatkan seutas tali ke darat, kemudian bubu ditarik ke darat pada saat tertentu (2-3 hari setelah dipasang). Peristiwa rusaknya ekosistem terumbu karang pada aktivitas ini adalah pada saat penarikan bubu ke darat. Pada saat penarikan tersebut biasanya turut tersarut pula karang-karang hidup. Adapula bubu yang dipasang, dimana pada bagian atasnya ditutupi oleh patahan karang hidup (Acropora table), sehingga bubu tidak tampak. Jika ada banyak bubu semacam ini dipasang, maka dapat dibayangkan betapa besar kerusakan yang diderita karang hidup.

    3) Pencemaran dan sedimentasi Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Berbagai kegiataan industri yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru banyak memberikan potensi dampak negatif berupa pencemaran dan sedimentasi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungan. Ekosistem terumbu karang yang merupakan ekosistem utama di kawasan pesisir dan lautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk terkena dampak tersebut. Banyak kegiatan-kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran, antara lain : buangan minyak (sumur-sumur minyak, tanker, dan kapal lainnya), buangan yang berasal dari industri, buangan rumahtangga.

    4) Pembangunan Pantai/Pesisir Perencanaan pembangunan kawasan pesisir yang tidak tepat dan tidak adanya tata ruang yang baik di wilayah pesisir mempunyai dampak sangat serius terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti halnya juga kegiatan industri, kegiatan pembangunan pantai juga berkontribusi terhadap kerusakan terumbu karang, seperti pembangunan pelabuhan/dermaga; penyediaan fasilitas wisata seperti pontoon; pembangunan pemukiman di wilayah pantai; beragam penambangan seperti pasir, coral, dan sebagainya; pembangunan pelabuhan udara dan pangkalan militer, pembangunan kota-kota pantai seperti reklamasi. Macam dampak yang ditimbulkan berupa sedimentasi, pencemaran bahan-bahan kimia, sampah penduduk, dan sebagainya. Dampak inilah yang kemudian terbawa ke laut dan menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang.

    5) Pembangunan di Darat Selain pembangunan pantai, pembangunan di darat secara tidak langsung memberikan kontribusi sebagai penyebab kerusakan terumbu karang. Kegiatan pembangunan di darat tersebut diantaranya konversi lahan, pembabatan hutan, pengkonversian fungsi hutan untuk kegunaan lainnya, dan pemukiman. Dampak yang ditimbulkan berupa erosi dan sedimentasi (bahan organik dan an-organik) yang dibawa melalui arus sungai yang pada akhirnya bermuara di laut dan dampak ini pulalah yang juga menyebabkan terjadinya kerusakan kosistem yang berasosiasi dengan lautan, termasuk di dalamnya terumbu karang.

    6) Aktivitas Kegiatan Industri di Lepas Pantai Berbagai aktivitas industri yang terdapat di lepas pantai juga banyak berdampak bagi kerusakan ekosistem terumbu karang Indonesia. Berbagai kegiatan tersebut antara lain: 1. Penambangan MIGAS lepas pantai, dimana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ini adalah: kerusakan secara fisik, sedimentasi, dan pencemaran bahan-bahan kimia. 2. Penambangan Pasir, dimana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ini adalah sedimentasi. 3. Kecelakaan tumpahan minyak, dimana dampak yang ditimbulkannya adalah sedimentasi dan pencemaran bahan-bahan kimia. 4. Penggalangan kapal, dimana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ini adalah kerusakan secara fisik. 5. Pembuangan limbah padat, dimana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ini adalah pencemaran bahan kimia.

    7) Permintaan jenis ikan hias/ karang meningkat Faktor penyebab meningkatnya eksploitasi sumberdaya ikan hias/karang salah satunya adalah karena adanya permintaan jenis-jenis ikan tertentu, baik di pasaran dalam negeri maupun di pasaran dunia, yang cenderung meningkat, seperti contoh permintaan ikan maming/kerapu hidup yang tinggi di pasaran (Hongkong), permintaan ikan Napoleon Wrase di pasaran internasional. Kecenderungan berakibat pada penangkapan berlebih (over-eksploitasi).

    Kerusakan Akibat Alam

    Selain secara fisik, kerusakan ekosistem terumbu karang juga dapat digolongkan sebagai kerusakan akibat oleh proses-proses alam.  Kerusakan biologi/alami dapat berupa kerusakan yang disebabkan oleh hewan predator atau karena benar-benar merupakan keajaiban alam seperti bencana El-Nino, Pemanasan Global (global warming), La-Nina, Topan (storm), gempa (earth quake) dan banjir (floods).  Secara umum, kerusakan biologis/alami ekosistem terumbu adalah sebagai berikut :

    Torn of CrownSea Star (Acanthaster Plancii).

    Bintang laut berduri merupakan hewan pemangsa karang yang cukup ganas. Beberapa ratus ekor bintang laut ini dapat mematikan berhektar-hektar terumbu karang dalam kurun waktu yang cepat. Di perairan Maluku, hewan ini biasanya blooming (dalam kepadatan yang sangat tinggi : 25-50 ekor/m2) setelah musim hujan. Penyebab blooming dari hewan ini belum diketahui dengan jelas. Kerusakan terumbu yang disebabkan hewan ini perlu mendapat perhatian yang serius pada program Coremap, dengan melakukan pemantauan jumlah, terutama pada masa-masa blooming.

    El-Nino

    Kerusakan karang akibat gejala alam ini bersifat global, dan diduga akibat terjadi perubahan suhu yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan karang mati dan menjadi putih yang dikenal dengan proses “Bleeching”. Kerusakan karang yang cukup luas akibat bleeching di perairan Indonesia terjadi pada tahun 1997,  namun gejala ini tidak terlihat di perairan Maluku.

  • Peluang Penerapan Konsep Co-Management dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Indonesia

    Perangkat Hukum dan Perundang-undangan

    Pengelolaan sumberdaya perikanan adalah suatu proses pengambilan keputusan secara sadar tentang pengalokasian sumberdaya secara terus menerus (berkelanjutan) dalam ruang dan waktu untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan masyarakat yang telah ditetapkan.  Pada prinsipnya, pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah melalui prosedur administrasi dan menurut perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan IPTEK yang ada dan sedang berkembang.

    Jelas terlihat bahwa hukum dan kelembagaan memegang peranan penting dalam setiap usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya. Secara teoritis, pengelolaan sumberdaya terdiri dari resources based management, community based management dan marketing based management yang satu sama lainnya saling berkaitan.

    Resource based management adalah pengelolaan berdasarkan pada sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya budaya. Community Based Banagement adalah pengelolaan yang didasarkan pada kemampuan masyarakat.  Marketing based management adalah pengelolaan yang didasarkan kemampuan dalam pemanfaatan seperti sumberdaya, peraturan perundang-undangan dan kelembagaan, pemanfaatan peluang pasar seperti sorting, grading dan processing (how to compete) serta kemampuan bersaing dengan para pesaing di pasar dalam negeri dan luar negeri (where to compete).

    Keberhasilan dalam melaksanakan resource based dan community based management secara terpadu merupakan dasar yang kuat untuk melakukan kompetisi, sedangkan how to compete akan mempengaruhi pilihan tentang jenis, jumlah dan mutu produk yang harus dihasilkan agar sesuai dengan permintaan pasar, serta where to compete akan mempengaruhi strategi pemasaran yang akan dilaksanakan.  Kesemuanya ini harus didukung dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan kelembagaan yang memadai.

    Hukum pengelolaan sumberdaya meliputi semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sumberdaya.  Dari sudut hirarkinya, peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih tinggi akan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang lebih rendah tingkatannya, di mana peraturan pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Dengan demikian, semua permasalahan seperti benturan kepentingan antara lembaga harus diselesaikan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi.

    Dalam prakteknya pengelolaan sumberdaya tidak lagi dilakukan oleh pemerintahan adat, melainkan oleh pemerintahan formal.  Sebagai ilustrasi yang baik, misalnya pada masyarakat Wabula di Pulau Buton, pengalihan hak pengelolaan dari adat kepada pemerintahan desa memberi keuntungan, karena dengan keluarnya ijin pengelolaan wilayah dan sumberdaya lola, japing-japing dan teripang dari Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, merupakan langkah awal yang baik untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari persaingan yang tidak berimbang dengan kekuatan dari luar.

    Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas harus senantiasa mengacu kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

    - UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 3;

    - UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

    - UU No. 5 Tahun 1979 tentang Perubahan Pemerintahan Adat menjadi Pemerintahan Formal;

    - UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan

    - UU No.17 Tahun 1985 tentang Klasifikasi UNCLOS 1982;

    - UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

    - UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; dan

    - UU No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Adanya berbagai batas kewenangan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, baik di pusat maupun di daerah, atas sumberdaya wilayah pesisir dan lautan telah menimbulkan benturan-benturan kepentingan antar lembaga pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan.  Oleh karena benturan kepentingan tersebut banyak terjadi di daerah, maka salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara menyerahkannya kepada kepala daerah otonom sebagai penguasa tunggal di daerah (asas desentralisasi) yang sekaligus juga kepala wilayah administratif (asas dekonsentrasi) sebagai koorditor pembangunan di daerah, untuk mengambil keputusan kebijaksanaan dalam menyelesaikan benturan kepentingan tersebut.

    Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka akan terdapat hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pelestarian sumberdaya alam yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang berlaku, sehingga apabila terjadi pelanggaran, aparatur penegak hukum dapat mengambil tindakan.

    Selain peraturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan terdapat pula sistem manajemen sumberdaya laut yang dalam tingkat lokal berdasarkan aturan adat yang mengatur pengelolaan dan akses terhadap sumberdaya yang dieksploitasi.

    Hak ulayat laut merupakan suatu sitem “pemilikan” dan penguasaan sumberdaya alam yang banyak dijumpai pada masyarakat lokal atau suku-suku di Indonesia.  Bila bentuk pengelolaan sumberdaya (resources management regimes) itu dibagi atas empat kelompok, yaitu (i) state property regimes, (ii) private property regimes, (iii) common property regimes dan (iv) open access regimes, maka hak ulayat termasuk kelompok common property regimes.  Dalam sistem ini, suatu sumberdaya “dimiliki” dan dikuasai oleh suatu kelompok atau komunitas tertentu.  Mereka memiliki aturan-aturan tertentu menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya tersebut.  Komunitas ini mempunyai hak eksklusif dan orang luar pada dasarnya tidak memiliki hak atas sumberdaya milik komunitas tersebut.

    Hak ulayat laut merupakan bagian dari hukum adat dan tidak dapat dilepaskan dari masalah legalitas yang menjadi dasar “hukum” yang melandasi praktek dan pelaksanaannya.  Dasar berlakunya hak ulayat laut merupakan aturan tertulis yang memiliki dasar sistem hukum yang tidak terlepas dari bagaimana hukum itu dilaksanakan, masalah pelanggaran dan bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku pelanggaran dari aturan hak ulayat laut.

    Peraturan adat tersebut disepakati bersama, sehingga masing-masing individu cenderung berupaya menjalankan “kesepakatan bersama” tersebut untuk menghindari hukuman yang bisa sangat merugikan dan fatal bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang.  Sebagai ilustrasi, misalnya jika terjadi pelanggaran Sasi di Maluku, maka orang yang bersangkutan akan ditangkap dan akan dijatuhi sanksi dengan membayar denda.  Namun selama ini hak ulayat laut yang merupakan sistem pengelolaan atau institusi masyarakat lokal, belum diakui dalam tatanan hukum nasional kita.

    Sebagai salah satu konsekuensi dari sifat open access atau milik umum (common properties) sumberdaya alam pesisir dan lautan seringkali dimanfaatkan secara tidak berkelanjutan.  Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan kelestarian sumberdaya tersebut, maka pemanfaatannya tidak boleh dilakukan semena-mena, akan tetapi harus tetap berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya alam, agar keberadaannya dapat dipertahankan dan produktivitasnya dapat berkelanjutan.

    Permasalahan mengenai pengelolaan sumberdaya alam pada dasarnya dapat lebih diarahkan pada yurisdiksi daerah, walaupun kewenangan pengelolaan sebenarnya ada pada tingkat pemerintah pusat, dan secara hukum dapat dilihat dari 2 (dua) dasar yaitu :

    1)Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan batas-batas kewenangan pengelolaan laut, yaitu sampai sejauh 4 mil laut menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dalam hal pengelolaannya dan dari mulai 4 mil sampai 12 mil laut menjadi kewenangan daerah propinsi dalam hal pengelolaannya.

    2)Lokasi yang lebih mendekati suatu daerah atau propinsi tertentu dan dapat dikategorikan sebagai yuridiksi daerah untuk kepentingan kesejahteraan, maka ketentuannya tunduk kepada daerah.

    Berdasarkan kedua kewenangan tersebut, maka Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan percontohan yang pada akhirnya dapat diikuti oleh daerah, sehingga masyarakat pada umumnya dan nelayan pada khususnya dapat berperan serta secara aktif melakukan usaha rehabilitasi sumberdaya alam pesisir dan lautan atau minimal melakukan usaha proaktif dalam kegiatan monitoring terhadap sumberdaya alam yang ada serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pengamanan terhadap sumberdaya terumbu karang misalnya telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan  sebagaimana tersebut dalam pasal 6 butir 1, yaitu bahwa “Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya”;  dan pasal 7 butir 1, yaitu bahwa  “Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungannya”.  Dalam pelaksanaannya sudah tentu harus dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya maupun dengan jajaran aparat perikanan di daerah.

    Dalam implementasi dari hukum atau peraturan ini, baru diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan jadi belum diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Perdata (KUHP), sehingga jika terjadi kasus pelanggaran tidak dapat disidangkan.  Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah kerusakan sumberdaya alam pesisir dan lautan seperti terumbu karang tersebut diduga sebagian besar diakibatkan oleh manusia berupa pengambilan karang atau batu karang, penggunaan bahan peledak atau racun, limbah industri dan rumahtangga, pencemaran minyak, penimbunan pantai dan sebagainya, dimana kegiatan-kegiatan tersebut telah mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang.

    Upaya hukum yang dilakukan dalam rangka penanggulangan hal tersebut di atas di beberapa kawasan sesungguhnya sudah dilakukan misalnya dengan dikeluarkannya Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.04/SNT/GSB/1993 tanggal 23 April 1993 tentang Larangan Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak.  Namun demikian, pada kenyataannya kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak masih saja terus berlangsung.  Sampai saat ini belum terlihat adanya sanksi bagi orang-orang yang merusak ekosistem terumbu karang.  Hal ini terjadi karena kurang adanya ketegasan dan sanksi dari para penegak hukum terhadap para pemanfaatan sumberdaya alam.

    Secara umum juga terlihat bahwa kesulitan dalam penanganan terhadap kerusakan sumberdaya alam, antara lain disebabkan tidak adanya pengawasan langsung di lapangan.  Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi/organisasi yang terkait dengan masalah ini, sehingga timbul perbedaan penafsiran atas aspek-aspek kelestarian  sumberdaya alam yang pada gilirannya memunculkan kebijakan yang berbeda.

    Dalam rangka upaya untuk merehabilitasi sumberdaya alam yang sudah mengalami degradasi, pengelolaannya harus dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga rasa memiliki menjadi nyata.  Selain itu, perlu juga dilakukan upaya peningkatan kesadaran (awareness) akan pentingnya peranan terumbu karang bagi kehidupan manusia dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara, melindungi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara lestari dan berkesinambungan.

    Pemberdayaan masyarakat sebagai pemrakarsa dan penggerak proses pembuatan produk hukum yang dapat berlaku di wilayahnya sangat perlu untuk dilakukan.  Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajak organisasi masyarakat seperti LSM untuk ikut aktif memberikan masukan baik dalam perudang-undangan maupun peraturan pelaksanaan.  Dengan demikian Peraturan Daerah (Perda) tersebut seyogyanya berakar pada apa yang hidup di masyarakat.

    Kunci Sukses Penerapan Konsep Co-Management

    Dalam studi ini, konsep pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan yang berakar pada masyarakat didefinisikan sama dengan konsep Co-Management seperti yang telah diuraikan di atas.  Dengan kata lain, konsep Co-Management itu lah yang digunakan sebagai pola dasar dari pengelolaan sumberdaya alam yang berakar pada masyarakat.  Secara teoritis, peluang penerapan konsep Co-Management dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis pada masyarakat dengan menggunakan di Indonesia sangat besar mengingat di beberapa lokasi sesungguhnya sudah ditemukan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang berakar pada masyarakat, walaupun masih murni oleh masyarakat, seperti di Kepulauan Maluku, Sulawesi, Bali dan lain sebagainya.  Perlu ditegaskan bahwa dalam konsep Co-Management, masyarakat lokal merupakan salah satu kunci dari pengelolaan sumberdaya alam, sehingga praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang masih murni oleh masyarakat (Community-Based Management CBM) menjadi embrio dari penerapan konsep Co-Management tersebut.  Bahkan secara lebih tegas Gawell (1984) dalam White (1994) menyatakan bahwa tidak ada pengelolaan sumberdaya alam yang berhasil (dalam studi Gawell adalah ekosistem terumbu karang) tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai pengguna (the users) dari sumberdaya alam tersebut.

    Ditegaskan pula oleh Carter (1996) bahwa sesungguhnya konsep pengelolaan sumberdaya alam yang berakar pada masyarakat (CBM) memiliki beberapa dimensi positif yaitu (1)mampu mendorong pemerataan (equity) dalam pengelolaan sumberdaya alam; (2) mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik; (3) mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada; (4) mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomi maupun teknis; (5) responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal; (6) mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen; dan (7) masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan.

    Selanjutnya Pomeroy and Williams (1994) menyatakan bahwa penerapan Co-Management akan berbeda-beda dan tergantung pada kondisi spesifik lokasi, maka Co-management hendaknya tidak dipandang sebagai strategi tunggal untuk menyelesaikan seluruh problem dari pengelolaan perikanan/sumberdaya.  Tetapi lebih dipandang sebagai alternatif pengelolaan yang sesuai untuk situasi dan lokasi tertentu.  Penerapan Co-management yang baik dan sukses memerlukan waktu, biaya dan upaya bertahun-tahun.

    Beberapa kunci kesuksesan dari model Co-Management adalah sebagai berikut (Pomeroy and Williams, 1994) :

    1) Batas-batas wilayah yang jelas terdefinisi; Batas-batas fisik dari suatu kawasan yang akan dikelola harus dapat ditetapkan dan diketahui secara pasti oleh masyarakat.  Dalam hal ini, peranan pemerintah daerah dalam menentukan zoning dan sekaligus melegalisasinya menjadi sangat penting.  Batas-batas wilayah tersebut harus berdasarkan pada sebuah ekosistem sehingga sumberdaya alam tersebut dapat lebih mudah untuk diamati dan dipahami

    2) Kejelasan keanggotaan; Segenap pelaku atau rumahtangga masyarakat yang berhak memanfaatkan sumberdaya alam di sebuah kawasan dan berpartisipasi dalam pengelolaan daerah tersebut harus dapat diketahui dan didefinisikan dengan jelas.  Jumlah rumahtangga tersebut tidak boleh terlalu banyak sehingga proses komunikasi dan musyawarah yang dilakukan  menjadi lebih efektif

    3) Keterikatan dalam kelompok; Kelompok masyarakat yang terlibat hendaknya tinggal secara tetap di dekat wilayah pengelolaan.  Dalam konteks ini, maka kebersamaan masyarakat akan kelihatan baik dalam hal etnik, agama, persamaan alat penangkapan dan lain-lain

    4) Manfaat harus lebih besar dari biaya; Setiap individu masyarakat di sebuah kawasan pengelolaan mempunyai harapan bahwa manfaat yang diperoleh dari partisipasi mereka dalam Co-Management akan lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan.

    5) Pengelolaan yang sederhana; Dalam model Co-Management, salah satu kunci kesuksesan adalah penerapan peraturan pengelolaan yang sederhana dan tidak birokratis.  Proses monitoring dan penegakan hukum dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri.

    6) Legalisasi dari pengelolaan; Masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan membutuhkan pengakuan legal dari Pemerintah Daerah, sehingga hak dan kewajibannya dapat terdefinisikan dengan jelas dan secara hukum terlindungi.

    7) Kerjasama dan kepemimpinan dalam masyarakat; Kunci sukses yang lain adalah adanya individu maupun sebuah kelompok inti yang bersedia melakukan upaya semaksimal mungkin demi berjalannya proses Co-Management ini.  Upaya tersebut termasuk adanya kepemimpinan yang diterima oleh semua pihak khususnya di dalam kalangan masyarakat lokal tersebut.

    8) Desentralisasi dan pendelegasian wewenang; Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tripatriat pengelolaan dengan model Co-Management ini perlu memberikan desentralisasi proses administrasi dan pendelegasian tanggung jawab pengelolaan kepada kelompok masyarakat yang terlibat.

    9) Koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat; Sebuah lembaga koordinasi (badan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis pada masyarakat) yang berada di luar kelompok masyarakat yang terlibat dan beranggotakan wakil dari masyarakat lokal dan wakil pemerintah merupakan hal yang penting pula dibentuk dalam rangka memonitor penyusunan pengelolaan lokal dan pemecahan konflik.

  • Pengelolaan Secara Tradisional

    Sejarah pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah ada sejak jaman nenek moyang mulai memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk menunjang kehidupan mereka. Sebelum era dunia modern pengelolaan sumberdaya alam masih bersifat lokal, dimana struktur masyarakat dan aktivitasnya masih sederhana. Beberapa ciri dari pengelolaansumberdaya alam secara tradisional antara lain adalah :

    Pengelolaan sumberdaya alam cenderung berkelanjutan

    Struktur pihak yang terlibat masih sederhana

    Bentuk pemanfaatannya terbatas dan termasuk skala kecil

    Tipe masyarakat dan kegiatannya relatif homogen

    Komponen pengelolaannya (manajemen) berasal dan berakar pada masyarakat

    Rasa kepemilikan dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam tinggi

    Rasa untuk melindungi dan menjaga juga tinggi

    Aturan-aturan yang digunakan umumnya timbul dan berakar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Aturan-aturan dan kebijakan ini kemudian ditetapkan, dikukuhkan dan disepakati bersama oleh masyarakat sebagai suatu undang-undang atau hukum yang lebih dikenal sebagai hukum adat. Dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut juga langsung diaplikasikan oleh masyarakat dan masyarakat juga yang akan melakukan pengawasan dan evaluasinya.

    Sistem pengelolaan di atas dapat berjalan dengan baik di dalam struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama. Hal yang sangat menunjang efektifitas pelaksanaan dan pengawasan dari hukum-hukum tersebut, dikarenakan adanya rasa memiliki dan ketergantungan dari masyarakat akan keberadaan sumberdaya alam yang ada dalam menunjang kehidupan mereka. Keadaan ini dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari (Gambar 1).

    Dari Gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat yang strukturnya masih sederhana (belum banyak dicampuri oleh pihak luar) memiliki sistem pengelolaan yang berakar pada masyarakat (community based management), di mana setiap proses-proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada penerapan sanksi hukum, dilakukan secara bersama oleh masyarakat. Konsekuensinya, segala aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama cenderung dapat dilakukan dan ditaati dengan sepenuh hati. Di samping itu, setiap anggota masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dari aturan-aturan tersebut.

    Gambar 1. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

    Berikut ini disajikan beberapa contoh dari praktek-praktek pengelolaan SDA secara tradisional.

    Seke di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara

    Lokasi dan Batas Wilayah

    Salah satu contoh diterapkannya dengan mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah tradisi Seke yang dijumpai di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Dalam kasus Seke ini, sumberdaya alam yang dikelola adalah sumberdaya perikanan, karena memang sebagian besar masyarakat Desa Para memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Menurut Wahyono et.al (1992), masyarakat Desa Para mengenal 3 jenis wilayah perairan yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan (fishing ground) yaitu (1) Sanghe, (2) Inahe dan (3) Elie. Sanghe adalah suatu wilayah laut tempat terdapatnya terumbu karang (bahasa lokal nyare), di mana pada perairan di sekitar terumbu karang banyak dihuni oleh ikan-ikan karang. Sedangkan Inahe adalah wilayah perairan yang menjadi batas antara wilayah Sanghe dan Elie. Sementara itu, Elie adalah suatu wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan (off shore).

    Organisasi dan Keanggotaan

    Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut, masyarakat Desa Para membentuk sebuah kelompok nelayan yang diberi nama Seke. Nama Seke ini diambil dari nama sebuah alat tangkap ikan layang yang berbentuk persegi panjang dan memiliki ukuran panjang 30 m dan lebar 82 cm. Alat ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan lokal, yaitu bambu (bulo), kayu nibung, rotan (uwe), dan daun kelapa atau janur kuning (bango). Berdasarkan beberapa literatur seperti Wahyono et.al. (1992), organisasi tradisional Seke ini sudah terbentuk sejak tahun 1912.

    Dalam organisasi Seke, dikenal beberapa istilah keanggotaan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing, yaitu Lekdeng, Tatalide, Seke Kengkang, Matobo, Tonaas, Mandora, dan Mendoreso. Lekdeng adalah sebuah istilah lokal yang berarti anggota. Sedangkan Tatalide adalah sebutan untuk anggota yang ditugaskan memegang talontong (tongkat yang digunakan untuk menjaga Seke agar posisinya tegak lurus di atas permukaan laut). Tugas anggota ini menggerak-gerakan Seke suoaya ikan yang sudah berada di dalamnya tidak lari ke luar. Seke Kengkang adalah sebutan untuk anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan Seke (perahu kengkang). Anggota ini bertugas menurunkan Seke ke laut apabila ada aba-aba yang diberikan pemimpin pengoperasian Seke. Matobo adalah sebutan untuk anggota yang bertugas menyelam dan melihat posisi gerombolan ikan layang sebelum Seke diturunkan ke laut.

    Tonaas adalah sebutan untuk nelayan yang memimpin pengoperasian Seke, sedangkan wakilnya disebut Tonaseng Karuane. Mandore adalah sebutan lokal untuk orang yang selalu membangunkan anggota Seke setiap kali pergi beroperasi dan membagi hasil tangkapan kepada anggota. Mandore ini mempunyai kemampuan menaksir jumlah hasil tangkapan yang akan dibagikan ke seluruh anggota. Sementara itu, Mendoreso adalah sebutan untuk orang yang menjadi bendahara organisasi Seke (Wahyono et al. 1992). Dari uraian tentang keanggotaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa walaupun bentuknya masih tradisional, tetapi organisasi Seke telah menerapkan konsep bagi hasil yang baik seperti ciri yang terdapat pada organisasi moderen. Salah satu variabel penting yang dapat diketahui dari konsep pengelolaan sumberdaya perikanan berakar pada masyarakat di Desa Para ini adalah bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan betul-betul oleh, dari dan untuk masyarakat desa. Hal ini tercirikan dari konsep bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan Seke tersebut.

    Menurut Wahyono et al. (1992) sistem bagi hasil yang ada di Desa Para paling tidak diarahkan kepada 4 pertimbangan yaitu : (1) Bagi hasil tangkapan yang diberikan kepada warga desa yang sudah berkeluarga (termasuk janda/duda); (2) Bagi hasil tangkapan untuk warga desa yang belum berkeluarga; (3) Bagi hasil tangkapan yang didasarkan dari status sosial tertentu, antara lain seperti kepala desa, guru, pendeta, perawat dan sebagainya; serta (4) Bagi hasil tangkapan yang diberikan menurut status keanggotaan dalam organisasi Seke, yaitu tonaas, mandor, juru selam dan sebagainya. Kelompok Seke dalam operasinya menerapkan konsep lokasi penangkapan ikan yang eksklusif dalam arti bahwa terdapat kaitan antara satu lokasi dengan satu jenis alat tangkap. Dalam kelompok Seke terdapat juga pengaturan operasi di tempat-tempat penangkapan yang dilakukan secara bergilir. Dalam setiap harinya, kecuali Hari Minggu, ada empat Seke yang dioperasikan pada empat tempat penangkapan. Salah satu contoh pengaturan Seke dalam satu minggunya dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Jadwal Pengoperasian Empat Seke di Empat Lokasi Penangkapan di Desa Para, Sangihe Talaud

    HariLokasi Penangkapan Ikan
    TatumbangoBinuwuMangarengLanteke
    Senin Ramenusa Balaba Lembo Lumairo
    Selasa Lembo Lumairo Lembe Ramenusa
    Rabu Lembe Ramenusa Kampiun Lembo
    Kamis Kampiun Lembo Balaba Lembe
    Jumat Balaba Lembe Lumairo Kampiun
    Sabtu Lumairo Kampiun Ramenusa Balaba

    Sumber : Wahyono et al., (1992).

    Apabila terdapat pelanggaran lokasi, pihak yang melanggar dikenakan sanksi ganti rugi berupa barang yaitu 5-10 zak semen atau uang senilai barang itu. Barang ini nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan gereja atau fasilitas umum lainnya di Desa Para.

    Pelajaran Yang Dapat Dipetik

    Seke merupakan salah satu contoh pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan, dalam hal ini adalah sumberdaya perikanan, yang muncul dan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Dalam kasus Seke ini, paling tidak ada dua pelajaran yang dapat dipetik dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam.

    Pertama, Seke mengatur sekelompok masyarakat untuk senantiasa memberikan perhatian kepada distribusi pemanfaatan sumberdaya alam kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya pembagian waktu dan lokasi untuk setiap kelompok Seke dalam satu periode waktu (misalnya 1 minggu). Dengan distribusi yang adil seperti ini maka konflik pemanfaatan akan semakin kecil potensinya.

    Kedua, selain distribusi penangkapan ikan, tradisi Seke juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari sistem bagi hasil yang diterapkan di mana seluruh komponen masyarakat mendapat bagi hasil dari penangkapan ikan yang diperoleh oleh sebuah kelompok Seke tertentu. Dalam konteks moderen, sistem distribusi pendapatan seperti ini mencirikan adanya konsep pemerataan yang kuat di kalangan masyarakat Desa Para.

    Secara umum semangat pengelolaan sumberdaya perikanan yang murni oleh masyarakat seperti kelompok Seke ini perlu diadopsi dalam bentuk baru pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan di Indonesia, sehingga kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal tetap menjadi perhatian utama dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek yang menguntungkan salah satu pengguna saja.

     

    Sasi di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah

    Lokasi dan Batas Wilayah

    Contoh lain dari pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan lautan yang berakar pada masyarakat adalah tradisi Sasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku. Salah satunya yang terkenal adalah tradisi Sasi di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.

    Sasi adalah suatu kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang disusun oleh masyarakat dan disahkan melalui mekanisme struktural adat di suatu desa. Pelaksanaan Sasi di Desa Nolloth pada saat ini berdasarkan atas Keputusan Desa tentang Peraturan Sasi Desa Nolloth yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1994 dan disahkan oleh kepala desa dan kewang. Bersamaan dengan keputusan tersebut, juga dikeluarkan aturan tentang sanksi terhadap pelanggaran Sasi. Zona Sasi meliputi seluas 125.000 m2 pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km, mulai dari pantai Umisin (batu berlubang) sampai dengan pantai Waillessy (batas dengan Desa Ihamahu). Sedangkan ke arah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 m. Dengan demikian sebuah zona sasi merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumberdaya alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan Sasi

    Peraturan dan Mekanisme Sasi

    Seperti yang telah dikemukakan di atas, Sasi merupakan salah satu institusi adat yang berisi kesepakatan-kesepakatan adat lengkap dengan sangsi apabila terjadi pelanggaran terhadap adat tersebut. Sebagai contoh, dalam ayat 2 pasal 1 Peraturan Sasi dikatakan bahwa zona ini tertutup bagi anak negeri maupun orang luar. Kegiatan lain yang dilarang, yaitu memanah ikan serta kegiatan wisata bahari yang belum mendapat ijin dari kepala desa. Landasan institusi dan struktur organisasi pelaksanaan Sasi yang dipraktekkan di beberapa desa di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah disajikan pada Tabel 3. Tabel 3. Landasan Institusi Pelaksanaan Sasi di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah

    LandasanDesa
    NollothPaperuSiri Sori
    Tujuan

    Melindungi tradisi

    Meningkatkan pendapatan desa

    Melindungi tradisi

    meningkatkan pendapatan desa

    Melindungi lingkungan

    Meningkatkan pendapatan desa

    Melindungi sumberdaya dari eksploitasi oleh orang lain

    Noma (Kaidah)

    Dilarang mengambil : ola, batulaga, tiram, teripang, akar bahar ikan

    Pengambilan dapat dilaksanakan bila Sasi dibuka

    Daerah yang dilarang, yaitu pantai di depan desa (panjang 2,5 km, kedalaman air hingga 25 m)

    Dilarang menangkap ikan (semua jenis ikan)

    Alat yang hanya diijinkan adalah jala, bagan tancap dan pancing tangan

    Penangkapan ikan dilakukan bila Sasi dibuka

    Daerah yang dilarang adalah sekitar tanjung Paperu (untuk Sasi khusus) dan di sepanjang pantai desa (untuk Sasi umum)

    Dilarang mengambil teripang, lola dan caping-caping

    Penangkapan diijinkan bila Sasi dibuka

    Daerah yang dilarang adalah perairan pesisir sepanjang desa

    Tingkah Laku

    Buka Sasi dikoordinir oleh desa

    Buka Sasi dengan cara lelang

    Buka Sasi dengan cara lelang

    Struktur Organisasi

    Diatur secara tertulis dengan keputusan desa

    Dilaksanakan oleh pemerintah desa

    Pelaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)

    Diatur secara tertulis dengan keputusan desa

    Dilaksanakan oleh pemerintah desa

    Pelaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)

    Diatur secara lisan dengan keputusan desa

    Dilaksanakan oleh pemerintah desa

    Pelaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)

    Sumber : Nikijuluw (1994).

    Di Kawasan Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, dikenal ada 2 sistem penyelenggaraan Sasi yaitu (1) nbsp; Sasi Negeri (Sasi adat) dan (2) Sasi Gereja. Seperti yang telah tersirat pada namanya, perbedaan pokok antara 2 sistem Sasi tersebut terletak pada penyelenggara kesepakatan tradisional tersebut. Pada sistem Sasi Negeri, penyelenggara utamanya adalah Kewang dengan Kepala Desa, sedangkan pada Sasi Gereja pelaksanaan Sasi diorganisir oleh pendeta dan gereja.

    Secara alamiah, segenap peraturan yang terdapat pada sistem Sasi disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan beberapa sistem tradisional di tempat lain, sistem Sasi di Desa Nolloth sudah diakomodasi pelaksanaannya oleh pemerintah formal melalui legitimasi secara tertulis dan formal oleh pemerintah desa pada tahun 1990. Dengan demikian sejak saat itu Sasi menjadi suatu pranata yang formal di ada tingkat desa.

    Sebagai layaknya sebuah peraturan, pada sistem Sasi juga diatur tentang mekanisme sangsi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Sasi. Jika terjadi pelanggaran Sasi, maka orang yang bersangkutan akan ditangkap dan akan dijatuhi sanksi dengan cara membayar denda. Berdasarkan aturan yang dibakukan dalam bentuk tertulis, besarnya denda yang dikenakan terhadap pelanggaran Sasi disajikan secara lengkap pada Tabel 4. Tabel 4. Jenis Pengaturan Sanksi Pelanggaran Sasi Berdasarkan Jenis Pelanggaran dan Besarnya Denda.

    Jenis PelanggaranBesarnya Denda
    Buang jaring atau kegiatan lain yang mengharuskan berenang dan menyelam 25.000/orang
    Mengambil bia lola 7.500/buah
    Mengambil batu laga 25.000/buah
    Mengambil caping-caping 2.500/buah
    Mengambil tripang 1.000/ekor
    Mengambil akar bahar dan bunga karang 5.000/pohon
    Mengambil batu 5.000/m3
    Mengambil pasir 7.500/m3
    Mengambil krikil 10.000/m3
    Menangkap ikan dengan racun 100.000

    Sumber : Nikijuluw (1994).

    Pelajaran Yang Dapat Dipetik

    Sama dengan sistem Seke yang ada di Kabupaten Sangihe Talaud, sistem Sasi di Kabupaten Maluku Tengah ini pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesepakatan adat dan disampaikan secara alamiah dari generasi ke generasi. Perbedaan sistem Sasi dengan sistem Seke ini adalah bahwa sistem Sasi ini kemudian dilegitimasi oleh pemerintah formal melalui institusi desa yang membawahi praktek-praktek Sasi tersebut.

    Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan sistem Sasi ini adalah bahwa masyarakat pesisir Desa Nolloth telah memiliki kesadaran betapa pentingnya kelestarian sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupannya. Dengan sistem Sasi ini, maka keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan aspek kelestarian sumberdaya alam itu sendiri dapat diwujudkan. Salah satu kelemahan yang mungkin suatu saat dapat mengancam pelaksanaan Sasi adalah adanya peraturan bahwa sistem Sasi hanya berlaku bagi masyarakat lokal dan tidak berlaku bagi masyarakat luar. Hal ini secara legal mempunyai posisi tawar menawar atau bargaining position yang lemah karena begitu ada pihak lain yang masuk ke kawasan Sasi dengan membawa legitimasi pemerintah yang lebih tinggi (misalnya tingkat Propinsi atau Pusat), maka pelaksanaan Sasi di kawasan tersebut potensial akan terganggu. Dalam konteks ini lah keterpaduan antara masyarakat lokal dengan pemerintah menjadi agenda yang sangat penting.

     

    Rompong di Kawasan Pesisir Bugis, SulawesiSelatan

    Lokasi dan Batas Wilayah

    Rompong adalah suatu tradisi penguasaan perairan pantai yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Bugis Makassar. Pemanfaatan perairan, baik sebagai sumberdaya alam maupun sebagai lahan untuk budidaya laut, semakin terasa kepentingannya. Bahkan di beberapa wilayah, seperti di perairan Selat Makassar, Teluk Bone dan Laut Flores perairan yang mengelilingi Propinsi Sulawesi Selatan sudah sejak lama berlangsung penguasaan perairan pantai untuk keperluan penangkapan ikan. Bahkan akhir-akhir ini, mulai tampak penguasaan perairan pantai untuk kegiatan usaha budidaya laut.

    Rompong merupakan tradisi lokal masyarakat Bugis-Makassar, yang memiliki tradisi kebaharian dengan latar belakang sejarah yang dapat dijadikan rujukan apabila hendak menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.

    Secara fisik, Rompong diwujudkan dalam bentuk dua atau tiga batang bambu panjang yang diikat menjadi satu, kemudian pada salah satu ujungnya diikatkan batu besar pemberat, sehingga batang bambu tegak vertikal. Pada bagian tali yang menghubungkan ujung bawah bambu dengan batu pemberat diikatkan lagi daun-daun kelapa yang berfungsi sebagai tempat bermainnya ikan-ikan. Salah satu ujung bambu muncul di permukaan laut dan itulah yang dijadikan titik pusat untuk mengukur luas perairan yang akan diklaim oleh Perompong sebagai pemiliknya.

    Sistem dan Peraturan Rompong

    Tradisi Rompong adalah suatu tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan di suatu kawasan yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kesepakatan adat. Dalam prakteknya, perairan di sekitar Rompong tertentu diklaim oleh nelayan pemilik Rompong sebagaimana layaknya hak milik. Konsekuensi dari klaim itu ialah di dalam radius kurang lebih satu hektar, tidak seorangpun yang boleh melakukan penangkapan ikan selain pemilik Rompong. Pengecualian terhadap larangan ini ialah penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap pancing.

    Dilihat dari kacamata ekonomi, setiap perompong harus mengeluarkan modal sebesar Rp. 6.000.000 dengan rincian Rp. 1.000.000 untuk 5 unit rompong (@ Rp. 200.000) dan Rp. 5.000.000 untuk pembelian 1 unit perahu motor (tempel). Selain itu, dalam pelaksanaan sehari-hari nelayan perompong juga membutuhkan 4 orang nelayan pembantu. Hubungan kerja antara perrompong dengan nelayan pembantu (anagguru) adalah dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 50 % dari hasil tangkapan bersih untuk nelayan perrompong dan sisanya sebesar 50 % untuk nelayan pembantu sebanyak 4 orang.

    Seperti yang telah dijelaskan di muka, esensi dari tradisi rompong di kawasan perairan Bugis adalah bahwa secara adat dan kebiasaan terdapat klaim penguasaan suatu kawasan perairan tertentu. Menurut Saad (1994), setiap rompong biasanya meliputi luas perairan kurang lebih 10.000 m2 yang diukur secara simetris masing-masing sepanjang 250 meter pada satu sisi (sejajar arus air) dan masing-masing sepuluh meter pada sisi lainnya. Luasan tersebut setara dengan satu hektar.

    Lebih lanjut Saad (1994) mengemukakan bahwa nelayan yang memiliki rompong tersebut memasang rompong secara berkelompok, dimana setiap nelayan rata-rata memiliki rompong antara lima dan enam unit (5,75 Ha). Besarnya kelompok tergantung dari lingkungan perairan yang dinilai oleh mereka memiliki potensi yang besar. Jadi, sebelum merompong, biasanya perairan tersebut diperiksa terlebih dahulu (seperti pola arus bawah dan permukaan, arah angin dan keadaan karang) dengan cara melakukan penyelaman.

    Tempat-tempat rompong dipasang, biasanya diberi nama seperti nama desa. Sebagai contoh, untuk kawasan yang dimiliki oleh para perrompong yang bermukim di Kelurahan Bantengnge terdiri atas enam kawasan, yaitu kawasan Sangnge, Mabelae, Rilau, Riase, Tengngae dan Lembang (Saad, 1994). Gambaran tentang penguasaan kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Luas Perairan yang Dikuasai oleh Para Parrompong di Kelurahan Bentengnge

    Luas Perairan (Ha)Frekuensi (orang)Persen (%)
    1,00 – 3,49 8 40
    3,50 – 5,99 1 5
    > 6,00 11 55
    Jumlah 20 100

    Sumber : Saad (1994).

    Klaim penguasaan para parrompong, terutama dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang telah berlangsung selama turun temurun. Kebiasaan tersebut biasanya berupa pewarisan rompong, penghibahan dan pengakuan masyarakat atas klaim tersebut.

    Berdasarkan deskripsi mengenai klaim penguasaan perairan oleh para perompong, maka dapat dirumuskan hak dan kewajibannya atas perairan pantai yang menjadi klaimnya sebagai berikut(Saad, 1994) :

    a) Parrompong memiliki hak menguasai atas perairan untuk menangkap ikan dalam wilayah di sekitar rompongnya. Pengecualian terhadap monopoli ini ialah penangkapan ikan oleh nelayan lain yang menggunakan alat tangkap berupa pancing.

    b) Klaim atas perairan pantai itu dapat diwariskan dan dihibahkan.

    c) Terhadap rompong yang tidak dimanfaatkan lagi (tidak ada kegiatan penangkapan ikan), pemilik rompong masih berhak dimintai persetujuannya manakala ada orang yang bermaksud menangkap ikan di sekitar perairan tersebut.

    d) Sedangkan kewajiban para parrompong adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang diklaimnya. Selain itu, parrompong diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menangkap ikan apabila menggunakan alat tangkap pancing.

    Menurut Saad (1994), selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, tidak didapati kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh parrompong termasuk tidak ada kewajiban untuk membayar pungutan atau restribusi kepada pemerintah daerah sebagaimana lazimnya di tempat-tempat lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan.

    Jika terjadi pelanggaran oleh para nelayan bukan pemilik Rompong, para perompong akan menyerang para nelayan penyerobot. Bentuk penyerangan berupa pelemparan batu, kemudian perahu-perahu mereka ditenggelamkan dan jaring-jaring penangkap ikannya pun dibakar, yang semuanya dilakukan di laut.

    Pelajaran Yang Dapat Dipetik

    Kendati para parrompong mengklaim perairan di sekitar rompong milik mereka, tetapi secara empiris klaim tersebut belum dapat disejajarkan dengan hak milik dalam konteks Undang-Undang Pengelolaan Agraria (Saad, 1994). Selanjutnya Saad (1994) juga menegaskan bahwa hak pengelolaan rompong tersebut lebih tepat disebut dengan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Agraria (UUPA), yang kualitasnya masih berada di bawah hak milik Dalam konteks ini, hak ulayat laut seperti rompong ini dapat ditingkatkan menjadi hukum nasional apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

    Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan asas persatuan dan kesatuan

    Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia

    Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UUPA dan perundang-undangan lainnya

    Mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.

    Saad (1994) juga menyatakan bahwa dalam konteks penguasaan perairan sebagai sumber daya hayati, maka klaim rompong merupakan hak milik bersama. Konsep milik bersama hanya merujuk pada hak untuk menggunakan sumberdaya, dan tidak termasuk di dalamnya hak untuk melimpahkannya. Ahli waris dari pemilik bersama memang mempunyai hak mewaris tetapi hak itu semata-mata hanya karena ia merupakan anggota dari kelompok (suku, desa, dan sebagainya). Dengan penjelasan tersebut, maka klaim penguasaan perairan oleh para parrompong, sesungguhnya tidak melanggar keempat rambu-rambu yang ditentukan oleh UUPA.

  • Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

    Penurunan kualitas yang terjadi pada berbagai sumberdaya alam, termasuk sumberdaya perikanan, mulai diperhatikan. Beberapa pakar pun berpendapat bahwa perlu adanya perbaikan yang harus segera dilaksanakan dalam pengelolaan SDA guna

    Jika dikaji kelemahan dari bentuk pengelolaan yang ada sekarang antara lain :

    1) Peranan dan partisipasi masyarakat lokal yang kehidupannya sangat bergantung pada sumberdaya alam setempat, dalam pengelolaan SDA sering terabaikan.

    2) Seringkali kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dibuat kurang mendukung dan kurang memberi peluang atau kesempatan kepada masyarakat lokal untuk dapat turut serta memberi andil dalam pemanfaatan. Kadang kala tidak ada undang-undang atau hukum yang memberi perlindungan terhadap usaha masyarakat lokal, terutama ketika usaha besar-besaran mulai memasuki sistem mereka.

    3) Sering juga terjadi konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dialog dalam proses perencanaan yang juga mengakibatkan seringnya terjadi konflik di lapangan.

    4) Secara adat, masyarakat lokal merasa bahwa sumberdaya alam tersebut adalah hak milik mereka, sementara pengusaha juga merasa punya hak karena sudah mendapat ijin dan membayar pajak kepada pemerintah pusat.

    5) Tidak ada regulasi-regulasi ataupun petunjuk-petunjuk pelaksana dan teknis secara detail bagi pengusaha tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan sehubungan dengan adanya ijin usaha tersebut. Hukum dan kebijakan yang menjamin keberlangsungan pengusaha kecil/masyarakat juga tidak ada.

    6) Biaya transaksi maupun biaya implementasi dalam pengelolaan yang terlalu dominan pemerintah menjadi sangat tinggi.

     

    Jika dilihat kembali mengenai bentuk pengelolaan tradisional, maka sistem pengelolaan ini sangat baik untuk diterapkan pada tatanan masyarakat yang belum beragam dengan aktivitas yang terbatas. Tetapi bentuk pengelolaan ini tidak dapat dilaksanakan pada masyarakat yang beragam dengan aktivitas yang beragam pula. Namun, satu hal yang dapat ditarik sebagai pelajaran dari pengelolaan tradisional yaitu adanya suatu power dari masyarakat yang merasakan ketergantungan hidup dari sumberdaya alam untuk menjaga dan melindungi sumberdaya alam tersebut. Sifat dan kondisi seperti ini sebetulnya dapat dimanfaatkan dalam tatanan dunia moderen.

    Hal lain yang juga penting untuk diingat, yaitu meskipun banyak kelemahan dari bentuk pengelolaan moderen, bukan berarti bahwa aturan-aturan dalam sistem pengelolaan tersebut tidak memadai (appropriate). Namun, penggabungan sistem pengelolaan tradisional dan moderen mungkin dapat memberikan suatu solusi baru dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, stake-holder, pengusaha, organisasi non pemerintah (NGO; Non Government Organization) dan para pakar dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya alam.

     

    Dari pengalaman menunjukkan bahwa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam mencari alternatif pengelolaan adalah :

    1) Pengelolaan tersebut harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

    2) Pengelolaan tersebut harus berakar dari masyarakat

    3) Meningkatkan rasa ketergantungan dan kepemilikan dari masyarakat

    4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap proses-proses pengelolaan

    5) Keterpaduan yang baik dari pemerintah dan lembaga-lembaga penelitian serta lembaga swadaya masyarakat di lapangan.

     

    Bentuk pengelolaan alternatif ini juga didukung oleh pendapat Kusumaatmadja (1996) yang mengemukaan bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan dari masyarakat pesisir, maka peranan mereka baik dalam bidang ekonomi, sosial dan hukum harus ditingkatkan. Lebih lanjut Kusumaatmadja menyatakan bahwa jika kita mampu memberdayakan mereka, kita juga akan meningkatkan perhatian mereka dalam pengawasan dan perlindungan biodiversity di sepanjang pantai dan laut Indonesia.

    Selanjutnya Kusumaatmadja (1996) mengusulkan 5 (lima) hal yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan peranan/memberdayakan masyarakat pesisir, yaitu :

    1) Bentuk pemanfaatan sumberdaya perikanan harus diciptakan untuk tidak membahayakan keanekaragaman sumberdaya yang ada

    2) Rekan kerja yang dinamis harus diciptakan yang melibatkan masyarakat luas, pemerintah, kelompok masyarakat dan sektor swasta

    3) Usaha-usaha untuk memelihara bentuk-bentuk/model-model dari pemanfaatan secara lestari melalui produksi-produksi laut yang bersahabat dengan lingkungan harus dikembangkan

    4) Pemasaran bagi produk-produk kelautan harus mendapat perhatian, dan

    5) Masyarakat pesisir harus secara aktif dan dinamis dalam kegiatan-kegiatan perlindungan sumberdaya pesisir dan lautan.

     

    Pendapat Kusumaatmadja tersebut jelas menegaskan bahwa sistem pengelolaan secara terpadu yang berakar pada masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan sumberdaya, perlu untuk dikembangkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari dan bijaksana.

    Dengan sistem yang baru ini, diharapkan dapat menciptakan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dalam tatanan masyarakat yang kompleks

  •  
     

    Pengelolaan Modern

    Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, maka hukum-hukum dan aturan yang berakar dari masyarakat ini mengalami pergeseran. Dengan semakin berkembangnya suatu daerah, maka struktur masyarakat dan juga kegiatannya berubah, sehingga struktur masyarakat menjadi semakin komplek dan bentuk pemanfaatan yang ada menjadi sangat beragam. Dengan semakin kompleksnya pemanfaatan sumberdaya alam, maka hukum-hukum tradisional menjadi sulit untuk diterapkan. Sistem pengelolaan yang semula berakar kepada masyarakat mengalami pergeseran, di mana sistem pengelolaan mulai diatur oleh pemerintah dengan undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah (Government Centralized Management). Berdasarkan kajian beberapa kasus empiris di lapangan, beberapa karakteristik dari pengelolaan modern ini antara lain adalah :

    a) Pihak yang terlibat semakin kompleks;

    b) Bentuk pemanfaatan mulai beragam (multi use);

    c) Tipe masyarakat dan kegiatan beragam (heterogen);

    d) Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah secara sektoral;

    e) Rasa kepemilikan dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam kurang;

    f) Peran masyarakat lokal lemah; dan

    g) Keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tinggi.

     

    Di Indonesia, tidak ada suatu badan yang secara khusus bertanggungjawab terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Pengaturan sistem pengelolaan di wilayah pesisir dilaksanakan oleh badan-badan koordinasi dan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat sektoral. Masing-masing sektor memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Lampiran 2 menyajikan beberapa lembaga koordinasi dan lembaga sektoral serta kewenangannya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.

    Kerumitan dan tumpang tindih antar badan-badan koordinasi dan lembaga-lembaga di atas, yang lebih mengutamakan kepentingan sektor masing-masing, seringkali mengakibatkan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan mengalami kegagalan (Burbridge et al., 1988). Umumnya pengelolaan secara sektoral selalu dicirikan oleh (Sloan and Sugandhy, 1994) :

    1) Koordinasi yang lemah antar instansi-instansi terkait

    2) Adanya kerancuan pada segi tanggung jawab untuk mengimplementasikannya

    3) Lemah dalam hukum-hukum dan kebijakan yang menunjang (baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

     

    Pada sistem pengelolaan modern, pemerintah memiliki wewenang dalam membuat dan menetapkan perangkat hukum (undang-undang dan kebijakan-kebijakan). Namun dalam tahap perencanaan ini, aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta kepentingan pemerintah daerah menjadi sering terlupakan. Akibatnya, sering terjadi konflik-konflik di dalam pelaksanaannya. Konflik-konflik juga seringkali timbul akibat kurangnya koordinasi dan integrasi antar sektor, khususnya dalam pelaksanaan dan pemantauan di lapangan.

    Di samping itu, efektifitas pengawasan juga lemah, karena aparat yang bertugas mengawasi bukanlah komponen yang terlibat dan memiliki kepentingan langsung dengan keberadaan sumberdaya alam. Dengan perkataan lain, kehidupan dari para pengawas ini tidak secara langsung tergantung dari kelestarian dan keberadaan sumberdaya alam.

    Selain itu, pemerintah juga belum menerapkan sistem sanksi ataupun penghargaan (insentif dan disentif) bagi para pekerjanya. Apabila para pekerja tidak mampu menjaga kelestarian sumberdaya alam yang diawasinya, tidak ada konsekuensi yang nyata terhadap karier mereka. Demikian pula sebaliknya, apabila mereka berjasa belum tentu mendapat reward atau jaminan terhadap peningkatan karier mereka secara langsung. Sehingga para aparat kurang memiliki komitmen, motivasi dan keinginan untuk menjaga sumberdaya alam tersebut. Akibatnya, pengawasan tidak berjalan secara efektif dan efisien.

    Dalam bentuk pengelolaan saat ini, di samping lemahnya perangkat hukum dan pengawasan dari pemerintah, keterlibatan para stake-holder sendiri dalam pengawasannya juga kurang. Pada umumnya para stake-holder berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya alam semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan rasa memiliki dan ketergantungan mereka terhadap keberadaan sumberdaya alam sangat kurang. Para pengguna saat ini umumnya merupakan para pengusaha yang bergerak dalam berbagai sektor (multi usaha), sehingga kehidupan mereka tidak mutlak tergantung dari keberadaan sumberdaya alam tersebut. Di samping itu, perangkat hukum dan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan mereka dalam penjagaan sumberdaya alam juga masih lemah.

    Sampai saat ini, belum ada sistem konpensasi ataupun biaya perawatan lingkungan yang ditetapkan bagi para pengguna sumberdaya. Akibatnya, sumberdaya alam menjadi barang yang tidak bertuan, sehingga masing-masing pengguna akan berusaha mengekploitasi sumberdaya semaksimal mungkin, agar dapat mengembalikan investasi mereka secepatnya. Apabila terjadi degradasi terhadap sumberdaya, maka mereka akan segera mengalihkan usaha mereka ke bisnis lainnya yang lebih menguntungkan. Seringkali mereka hanya meninggalkan lokasi kegiatan begitu saja tanpa harus membayar apa-apa guna memperbaiki sumberdaya alam yang sudah rusak akibat aktifitas mereka. Akibat perilaku ekonomi seperti ini, sumberdaya alam akan mengalami kerusakan dan berakhir dengan kepunahan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengelolaan yang berbasis kepada masyarakat, yang mana hidupnya benar-benar tergantung kepada keberadaan sumberdaya alam.

     
  • Karakteristik Fisik, Sosial dan Ekonomi Wilayah Pulau-pulau Kecil

    Pulau adalah massa daratan yang seluruhnya dikelilingi air. Ukuran luas pulau sangat bervariasi, mulai dari pulau-pulau karang yang bisa tenggelam bila air laut pasang hingga yang luasnya mencapai jutaan kilometer persegi. Meskipun tidak dibatasi secara pasti, para ahli kebumian telah sepakat bahwa yang disebut pulau adalah daratan yang lebih kecil dari benua terkecil, yakni Benua Australia yang membentang seluas 7.682.300 km persegi (Husni, 1998). Beberapa pulau kecil yang mengelompok bersama disebut dengan  kepulauan, misalnya Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau, Kepulauan Galapagos, dan Kepulauan Aegean.

    Pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas <10.000 km2 dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau kurang (Bell et all, 1990).  Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dengan habitat lain, keterisolasian suatu pulau akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup di pulau tersebut, hal ini juga membentuk kehidupan yang unik di pulau tersebut.  Selain itu pulau kecil juga mempunyai lingkungan yang khusus dengan proporsi spesies endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen, pulau kecil juga mempunyai daerah tangkapan air (catchment) yang relatif kecil  sehingga kebanyakan air dan sedimen hilang kedalam air.  Dari segi budaya, masyarakat pulau kecil mempunyai budaya yang berbeda dengan pulau kontinen dan daratan.

    1. Karakteristik Fisik Pulau-pulau Kecil

    Terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan dalam membentuk batasan suatu pulau kecil, yaitu:  batasan fisik (luas pulau), batasan ekologis (proporsi spesies endemik dan terisolasi), dan keunikan budaya.  Selain ketiga kriteria tersebut, dapat pula ditambahkan kriteria tambahan yakni kemandirian penduduknya mendatangkan kebutuhan pokoknya berasal dari pulau lain atau pulau induknya, maka pulau tersebut dapat digolongkan pulau kecil.

    Jenis-jenis pulau dapat dibedakan berdasarkan proses terbentuknya pulau. Pulau-pulau terbentuk melalui berbagai cara, diantaranya adalah karena aktifitas gunung berapi serta pergeseran kerak bumi. Para ahli kebumian telah membagi pulau-pulau menjadi empat jenis, yaitu pulau kontinental, pulau vulkanik, pulau koral dan pulau barier (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990). Pulau kontinental adalah pulau yang letaknya menjadi satu rangkaian dan berhubungan dengan benua. Melalui proses evolusi, beberapa pulau ini terisolasi dari daratan utama akibat naiknya muka air laut. Misalnya adalah Pulau Suamatera, yang sebelum Jaman Es menjadi satu dengan semenanjung Malaya dan daratan Asia. Ketika sebagian besar es di kutub mencair, air laut yang naik menciptakan Selat Malaka yang memisahkan Sumatera dari daratan benua Asia. Selanjutnya terdapat juga pulau kontinental yang memisahkan diri dari daratan utama akibat bergesernya kerak bumi yang terus menerus. Misalnya Pulau Irian (Papua), beberapa juta tahun lalu adalah merupakan bagian dari Australia. Selain itu ada  pula kontinental yang terbentuk karena tererosinya daratan yang merupakan penghubung ke daratan utama.

    Pulau vulkanik terdiri atas lava yang menumpuk dan menggunung ke atas dasar samudera oleh erupsi-erupsi gunung api lautan. Beberapa pulau vulkanik seperti Kepulauan Aleutioan dan pulau-pulau vulkanik di Jepang membentuk busur kepulauan. Busur kepulauan biasanya sempit, membentuk rantai melengkung dari kepulauan vulkanik yang terbentuk disepanjang perbatasan palung dalam di dasar samudera. Beberapa busur kepulauan itu masih memiliki aktivitas vulkanik tinggi.

    Pulau koral umumnya memiliki ukuran yang relatif kecil dan tak menjulang tinggi. Pulau-pulaunya datar dan terdiri atas bahan-bahan terumbu karang. Batu karang yang berasal dari koral terbentuk dari batu kapur yang terkomposisi atas binatang dan tumbuh-tumbuhan laut kecil-kecil serta karang-karang mati. Terumbu karang terbentuk dan tumbuh dalam air laut yang dangkal dan hangat. Beberapa pulau koral berkembang dari terumbu karang yang tertimbun dan menumpuk di sekeliling pulau-pulau vulkanik. Beberapa pulau vulkanik tenggelam karena gerakan lempeng-lempeng samudera. Yang lain terendam di bawah air mengikuti naiknya muka air laut. Ketika pulau-pulau itu tenggelam atau ketika muka air laut naik, terumbu karang tumbuh bertambah tinggi dan membentuk atol, yakni susunan batu karang melingkar yang mengelilingi massa air di tengahnya yang disebut laguna (lagoon). Gelombang laut dan angin mengikis sebagian batu karang dan menyebabkannya menjadi rata, dan membentuk pulau berpasir.

    Sedangkan pulau penghalang atau barier tersusun atas endapan pasir, lumpur dan kerikil yang menumpuk memanjang di perairan pantai. Aliran arus laut dan sungai mengikis endapan itu dan membawanya menuju perairan dangkal di tepi pantai. Gelombang laut dan angin menimbun pasir menjadi punggungan dan tumpukan pasir yang membentuk pulau penghalang. Proses oseanografi yang terjadi menyebabkan perubahan dinamis pada pulau-pulau kecil seperti contoh pada Pulau Nyamuk Besar di Teluk Jakarta yang disajikan dalam Gambar 1.

    Untuk pulau-pulau kecil dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam kriteria, antara lain genesa pulau, bentuk pulau, litologi pembentuk pulau atau umur dan tipe batuan dasarnya. Hehanusa (1992) telah membuat klasifikasi pulau kecil di Indonesia berdasarkan morfologi dan genesa pulau menjadi 8 jenis, yang dibagi dalam dua kelompok yaitu : pertama pulau berbukit yang dapat dibagi menjadi  4 kelas yaitu pulau vulkanik, pulau tektonik, pulau teras terangkat, pulau petabah (monandock) dan pulau gabungan yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih dari jenis pulau di atas;  kedua pulau berdaratan datar/rata yang dibagi menjadi pulau aluvium, pulau karang/koral dan pulau atol. Dengan demikian karakteristik pulau-pulau kecil umumnya sangat tergantung pada proses pembentukan dan posisi geografisnya.

    Oleh karena itu, maka potensi sumberdaya yang terdapat di pulau kecil akan tergantung pada proses terbentuknya pulau serta posisi atau letak pulau tersebut, sehingga secara geologis pulau-pulau tersebut memiliki formasi struktur yang berbeda, dan dalam proses selanjutnya  pulau-pulau tersebut juga akan memiliki kondisi spesifik dan spesies endemik serta keanekaragaman yang  tipikal. Sebagai contoh karakteristik fisik suatu pulau kecil dapat dilihat pada gambar potongan melintang Pulau Putri Besar di Kepulauan Seribu seperti pada Gambar Lampiran 1 dan kondisi unik yang terdapat di Pulau Rambut Kepulaun Seribu pada Gambar 2.

     

    2. Karakteristik Sosial dan Ekonomi Pulau-pulau Kecil

    Karaktersitik sosial dan ekonomi dari pulau-pulau kecil akan lebih mudah difahami melalui fungsi-fungsinya secara sosial maupun ekonomi. Terdapat sekitar 931 buah pulau yang berpenghuni dan sekitar 16.577 buah pulau yang tidak berpenghuni di seluruh Nusantara (Edyanto, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pulau-pulau kecil di Nusantara merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Namun demikian tidak berarti pulau-pulau tersebut tidak memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pada dasarnya pulau-pulau yang menempati ruang atau posisi tertentu, walaupun tidak berpenghuni, namun memiliki nilai yang strategis secara sosial maupun ekonomi, misalnya pulau-pulau yang berada di jalur pelayaran ataupun pulau-pulau yang memiliki kandungan sumberdaya alam yang berharga. Terutama sekali pulau-pulau yang berdekatan dengan pusat perkembangan ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional.

    Sementara itu bagi pulau-pulau yang berpenghuni, jelas akan memiliki karakteristik sosial budaya tersendiri, sebagai konsekuensi dari proses evolusi budaya yang terjadi dalam suatu proses rangkaian interaksi manusia dan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungan terjadi dalam suatu bentuk pola-pola tingkah laku yang terlembagakan, kemudian menghasilkan sistem adaptasi yang terpola dan merupakan bagian dari sistem yang lebih luas, yakni kebudayaan. Selanjutnya kebudayaan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan adaptasi manusia terhadap lingkungan adalah aspek-aspek kebudayaan yang berupa sistem teknologi mata pencaharian dan pola pemukiman, yang keduanya disebut juga sebagai cultural core. Oleh karenanya karakteristik inipun menjadi spesifik pada tempat atau lokasi yang berbeda. Sehingga penanganan sistem sosial bagi pengembangan pulau-pulau kecil pun akan memiliki strategi yang berbeda pula pada setiap tempat.

    Dengan demikian keberadaan pulau-pulau kecil sebagai suatu ruang wilayah, bagi masyarakat mempunyai fungsi sosial tertentu, terutama berkaitan dengan penguasaan sumberdaya yang bersifat terbuka (open acces) bagi pemenuhan kebutuhan hidup suatu kelompok masyarakat atau suatu sistem sosial. Disamping juga terdapat pulau-pulau yang telah menjadi milik suatu komunitas tertentu (common acces) maupun telah menjadi milik suatu private. Fungsi-fungsi tersebut dapat berupa fungsi ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat. Fungsi-fungsi langsung dapat berupa pemanfaatan berbagai sumberdaya pada ekosistem pulau, sedangkan fungsi tidak langsung dapat berupa pemanfaatan pulau-pulau sebagai tempat perlindungan atau persinggahan sementara dari kondisi cuaca yang tidak bersahabat, bagi para nelayan penangkap ikan tradisional maupun bagi kelompok etnis atau suku-suku tertentu yang memiliki kehidupan di laut seperti suku laut di perairan Kepulauan Riau.

    Gambaran di atas menunjukkan bahwa kenyataan alam dan kehidupan mengajarkan adanya berbagai bentuk keteraturan yang dapat dipahami dan dapat dijadikan dasar untuk merencanakan pengembangan suatu wilayah. Keteraturan-keteratuan inilah yang umumnya disebut sebagai hukum atau konsep yang menjadi pemandu pembangunan wilayah. Hukum-hukum atau konsep-konsep tersebut dapat berwujud pola keteraturan fisik dan lingkungan maupun pola keteraturan sosial ekonomi masyarakat yang lahir akibat interaksi antara masyarakat dengan sumberdaya alam dan lingkungan. Hukum keteraturan ini teramati secara temporal maupun spasial. Hukum keteraturan inilah yang menjadi penentu pola sebaran dan konsentrasi berbagai aktivitas masyarakat pesisir secara spasial.